Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Jakarta pada awal Februari 2026 ini terjadi pada momen krusial. Pertama, Indonesia dan Australia menghadapi tantangan geopolitik besar di kawasan. Meningkatnya agresivitas tarif dagang dari Amerika Serikat dan faktor idiosinkratik dari Presiden AS Donald J. Trump memunculkan besarnya ketidakpastian baik bagi mitra-mitranya, maupun para rival politiknya. Perhatian besar Presiden Trump terhadap kawasan Indo Pasifik, khususnya terkait dengan Tiongkok, sedikit banyak berdampak pada ekonomi Indonesia dan Australia. Rantai pasok dan bidang-bidang yang dianggap strategis oleh Presiden Trump seperti Mineral Kritis dan Teknologi Digital serta AI berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia dan Australia di kawasan. Ini mengingat Indonesia dan Australia merupakan pemain penting di sektor mineral kritis, khususnya Nikel dan Lithium.
Kedua, kunjungan ini bertepatan dengan sedang dilakukannya General Review mengenai Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) yang memasuki tahun ke-6. Dengan perdagangan dua arah yang telah melampaui AUD 30 miliar, kedua negara sepakat melakukan evaluasi menyeluruh guna menghapus sisa hambatan non-tarif (Non-Tariff Barriers) dan mengoptimalkan potensi kerja sama. Sejumlah sektor prioritas menjadi fokus penjajakan lebih lanjut, yakni mineral kritis, teknologi digital, integrasi rantai pasok, dan keamanan pangan, empat sektor strategis yang tidak hanya penting secara bilateral, tetapi juga relevan bagi dinamika kawasan.
Ketiga, kunjungan ini berlangsung bersamaan dengan agenda strategis lainnya di Jakarta, termasuk ABAC Meeting 1st 2026 yang diselenggarakan dengan KADIN Indonesia sebagai tuan rumah, serta Indonesia Economic Summit 2026 yang menghadirkan Indonesia–Australia Roundtable discussion. Artinya, second track diplomacy antara dunia usaha kedua negara turut berjalan beriringan dengan diplomasi level tinggi antara kepala negara dan pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto menangkap ketiga konteks strategis ini dengan menegaskan bahwa Australia bukan sekadar negara sahabat, melainkan mitra strategis Indonesia. Ini dibuktikan dengan penandatanganan Common Security Treaty (Traktat Keamanan Bersama), yang merupakan salah satu kesepakatan bilateral tertinggi bagi kedua negara.Pertemuan Prabowo–Albanese menandai kenaikan level hubungan Indonesia–Australia. Selain Common Security Treaty dan General Review IA-CEPA, kemitraan kini berfokus pada tiga sektor strategis: mineral kritis, pangan, dan sumber daya manusia dengan implikasi langsung bagi ekonomi dan dunia usaha Indonesia. Presiden Prabowo secara eksplisit mendorong perluasan kerjasama konkret dalam tiga sektor utama tersebut.
- Pertama, Mineral Kritis: Presiden Prabowo mengundang Australia memperkuat kerja sama mineral kritis dan integrasi rantai pasok dengan memadukan keunggulan Indonesia sebagai pemilik cadangan Nikel terbesar dan Australia sebagai produsen Lithium terbesar dunia. Fokusnya adalah langkah konkret berupa skema co-investment antara perusahaan kedua negara, termasuk melalui Danantara, baik di Indonesia maupun Australia.
- Kedua, Ketahanan Pangan. Presiden Prabowo mendorong pembentukan joint-venture pertanian guna mendukung program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelonggaran restriksi impor sapi hidup (live cattle) menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas pasokan dan harga daging sapi di tengah lonjakan kebutuhan protein domestik.
- Ketiga, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia. Indonesia mengundang dukungan Australia dalam penguatan sistem pendidikan melalui pelatihan guru dan peningkatan kapasitas tenaga pengajar, termasuk melalui Australia Awards Garuda Scholarship. Indonesia juga mendorong perluasan Mutual Recognition Agreement agar tenaga profesional dapat berkontribusi di pasar Australia, sejalan dengan komitmen investasi pendidikan tinggi Australia melalui kampus Monash University dan Western Sydney University di Indonesia.
Merespons momentum strategis ini, KADIN Indonesia Institute merekomendasikan empat langkah taktis agar kesepakatan G2G dapat dikonversi menjadi keuntungan B2B:
- Kawal Ketat General Review IA-CEPA: momentum review tahun ke-6 ini tidak boleh dilewatkan. Asosiasi bisnis perlu proaktif menginventarisasi dan melaporkan sisa hambatan non-tarif (Non-Tariff Barriers) maupun tantangan lain, seperti perlunya mendorong perjanjian visa khusus untuk WNI, khususnya yang terkait dengan pekerja migran. Ini bisa diselaraskan dengan upaya dunia usaha untuk menyiapkan kompetensi dan standar tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan pasar Australia.
- Investasi di Infrastruktur Penunjang Pangan: Merespons relaksasi impor sapi hidup, pengusaha nasional tidak cukup menjadi importir, tetapi harus berinvestasi pada infrastruktur hilir: RPH modern, industri pengolahan daging, dan logistik rantai dingin (Cold Chain). Kemitraan Joint Venture dengan teknologi Australia perlu segera dijajaki untuk menangkap permintaan program MBG.
- Sinergi dengan Danantara: Perusahaan besar dan menengah di sektor energi dan mineral kritis perlu aktif menjajaki skema pendanaan bersama dalam kerangka kerjasama Danantara–Australia guna memperkuat penetrasi pasar di kedua negara dan meningkatka kerja sama teknologi.
Pada akhirnya, kunjungan PM Albanese pada Februari 2026 beserta berbagai kesepakatan yang dihasilkan harus dipandang sebagai peluang strategis bagi Indonesia. Hubungan Indonesia–Australia telah memasuki babak baru yang lebih erat. Tantangannya kini terletak pada dunia usaha untuk menerjemahkan kesepakatan tingkat tinggi tersebut. Melalui aksi konkret dan sinergi, tantangan ini dapat menjadi peluang positif bagi kemajuan bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.
