Pertemuan World Economic Forum di Davos pada 19–23 Januari 2026 memiliki arti penting bagi dunia. Forum yang pada dasarnya berfokus pada ekonomi dan bisnis ini berubah menjadi ajang pidato-pidato geopolitik mutakhir, terutama dari Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan pidatonya di Davos.
Kami mencatat tiga poin utama yang penting untuk diketahui oleh anggota Kadin.
- Penurunan tensi global melalui sinyal politik dari Barat dan China.
Pidato Perdana Menteri Kanada yang menyatakan bahwa tatanan dunia lama telah berakhir menegaskan bahwa negara-negara harus bersiap menghadapi konfigurasi global baru. Sejalan dengan itu, Presiden Macron menyerukan agar Eropa lebih fokus pada kepentingannya sendiri dan bersikap lebih aktif dalam bekerja sama dengan China, sebuah upaya untuk meredam eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat.
Sebelumnya, tensi AS–China sempat meningkat setelah Angkatan Laut AS menangkap beberapa kapal yang berlayar dari Venezuela ke China serta dari China ke Iran. Situasi ini memburuk dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat. Di saat yang sama, muncul pula spekulasi bahwa China tengah mempersiapkan langkah lebih tegas terhadap Taiwan.
Namun, dinamika ini mulai melunak setelah Perdana Menteri Kanada melakukan kunjungan bersejarah ke Beijing dan bertemu langsung dengan Presiden Xi Jinping. China berkomitmen meningkatkan impor canola oil dari Kanada, sementara Kanada membuka ruang penurunan tarif kendaraan listrik asal China. Setelah Davos, Perdana Menteri Inggris Keir Stamer juga menungjungi pada akhir Januari. Selain memberikan pesan kepada Donald Trump bahwa sekutu utama Amerika bisa meninggalkan negara Paman Sam apabila diperlakukan tidak layak. Kunjungan Carney dan Stamer juga menurunkan tensi di Beijing.
Namun, pelonggaran tensi ini berlangsung dalam batas yang rapuh. Di tengah upaya Kanada membuka kembali kerja sama ekonomi dengan Tiongkok, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengancam akan mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap Kanada apabila negara tersebut memperdalam kerjasama strategis dengan China. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sinyal de-eskalasi, kebijakan ekonomi global masih sangat dipengaruhi oleh pendekatan koersif dan transaksional.
- Board of Peace ala Presiden Trump dan Problem legitimasi Palestina.
Presiden Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace sebagai inisiatif lanjutan untuk perdamaian Gaza dan Palestina, dengan sejumlah negara including Indonesia, menyatakan keterlibatannya. Menurut pernyataan resmi Gedung Putih, Board of Peace diklaim sebagai bagian dari rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza, dengan mandat mengoordinasikan implementasi, memobilisasi dukungan internasional, serta mengawasi transisi menuju rekonstruksi dan pembangunan.
Inisiatif ini menarik, namun memunculkan dua catatan krusial. Pertama, Palestina tidak dilibatkan dalam proses perancangannya, menimbulkan persoalan legitimasi terhadap prinsip partisipasi rakyat Palestina dalam menentukan masa depan mereka sendiri. Kedua, sejumlah negara kunci—seperti Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia—yang sebelumnya aktif dalam upaya perdamaian Gaza melalui PBB, memilih untuk tidak bergabung. Di Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura juga berada di luar forum ini. Situasi semakin kompleks ketika Jared Kushner mempresentasikan cetak biru Gaza sebagai hub properti di Timur Tengah. Tanpa keterlibatan rakyat Palestina, gagasan pembangunan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai orientasi dan implementasi rekonstruksi.
Apakah Board of Peace akan efektif masih menjadi pertanyaan terbuka? Terdapat kekhawatiran bahwa forum ini berpotensi digunakan sebagai instrumen kebijakan sepihak dan dapat melemahkan peran PBB sebagai ruang dialog multilateral. Selain itu, isu transparansi, termasuk rumor iuran keanggotaan yang mencapai USD 1 miliar, perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan risiko komitmen yang tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia.
- Pidato Presiden Prabowo yang fokus dan tepat sasaran.
Pidato Presiden Prabowo di Davos memang tidak berapi-api seperti di Sidang Umum PBB, namun justru sangat fokus pada Indonesia—dan ini merupakan langkah yang tepat. Presiden secara sadar memperlakukan Davos berbeda dari UNGA. Di forum ini, beliau menekankan agenda domestik: mempromosikan Danantara dan memperkenalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas nasional.Strategi ini tepat sasaran bagi audiens Davos yang berorientasi pada investasi dan implementasi kebijakan. Respon awal investor terhadap Danantara dan agenda investasi Indonesia cenderung positif. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pasca-Davos: bagaimana pemerintah memastikan tindak lanjut konkret, kepastian regulasi, dan koordinasi kebijakan agar optimisme investor dapat dikonversi menjadi realisasi investasi.
