Purbaya Siapkan Dana Rp 100 Triliun untuk Perkuat Likuiditas Perbankan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah penempatan dana pemerintah sebesar Rp100 triliun ke perbankan untuk memperkuat likuiditas sistem keuangan. Kebijakan ini melengkapi penempatan dana sebelumnya sebesar Rp200 triliun pada bank-bank Himbara sejak September 2025. Dana tambahan tersebut bersumber dari dana pemerintah yang belum digunakan dan sebelumnya tersimpan di Bank Indonesia. Berbeda dari skema sebelumnya yang berbentuk deposito enam bulan, penempatan baru dirancang lebih fleksibel sehingga dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kebutuhan belanja negara. Langkah ini bertujuan meningkatkan peredaran dana di perbankan serta mendorong aktivitas ekonomi nasional. (Kontan.co.id)
Ancaman Kenaikan BBM Menguat, Ekonom Waspadai Tekanan ke Daya Beli dan Konsumsi
Ancaman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) meningkat seiring naiknya harga minyak dunia yang berpotensi menambah beban subsidi pemerintah. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai kenaikan harga BBM berpotensi mendorong inflasi melalui peningkatan biaya transportasi dan logistik. Kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan melemahkan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan harga BBM secara hati-hati agar tidak memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah. (Kontan.co.id)
Tekanan Biaya Hidup dan Perubahan Kelas Menengah, Jumlah Pemudik 2026 Turun
Jumlah pemudik pada Lebaran 2026 diproyeksikan menurun menjadi sekitar 143,9 juta orang, turun sekitar 1,7% dibandingkan 146,4 juta orang pada 2025. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan biaya hidup serta perubahan struktur kelas menengah yang melemahkan daya beli masyarakat. Ekonom menilai kondisi ekonomi tersebut membuat sebagian masyarakat menunda atau mengurangi perjalanan mudik. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa tekanan biaya hidup menyebabkan kapasitas konsumsi rumah tangga berkurang sehingga memengaruhi keputusan masyarakat untuk melakukan perjalanan jarak jauh seperti mudik. (Kontan.co.id)
Menteri PKP Bakal Bangun Rusun Subsidi 30 Hektare di Meikarta Bekasi
Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, di atas lahan seluas 30 hektare yang dihibahkan oleh Lippo Group. Proyek ini ditujukan untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat, khususnya pekerja di kawasan industri Bekasi yang mengalami keterbatasan lahan perumahan. Pembangunan direncanakan berlangsung bertahap, dimulai dari pembersihan lahan hingga konstruksi dan penyerahan unit pada 2028. Secara keseluruhan, proyek ini ditargetkan menghasilkan hingga sekitar 141.000 unit rusun subsidi. (Kontan.co.id)
Pemerintah Perpanjang Tenor Cicilan Rumah Subsidi Jadi 30 Tahun
Pemerintah berencana memperpanjang tenor cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi hingga 30 tahun guna meringankan beban pembayaran masyarakat. Kebijakan yang disiapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ini bertujuan memperluas akses kepemilikan rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebelumnya, tenor KPR subsidi umumnya hanya berkisar 15–20 tahun. Dengan tenor yang lebih panjang, cicilan bulanan dan uang muka diharapkan menjadi lebih terjangkau. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong perbankan memperluas pembiayaan perumahan serta meningkatkan pertumbuhan sektor properti dan perekonomian nasional. (Kontan.co.id)
Pemerintah Buka Opsi Pangkas Anggaran MBG, Pengamat Sarankan Penerima Dipersempit
Pemerintah membuka opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp335 triliun jika lonjakan harga minyak dunia menyebabkan defisit APBN 2026 melampaui batas aman 3% terhadap PDB. Efisiensi terutama diarahkan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah, menyarankan agar pemerintah mempersempit sasaran penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran dan tidak dijalankan secara berlebihan. Langkah ini dinilai dapat menjaga keberlanjutan program sekaligus mengurangi tekanan terhadap keuangan negara di tengah ketidakpastian ekonomi global. (Kontan.co.id)
Pasar Obligasi Tertekan, Ekonom: Pemerintah Perlu Yakinkan Investor soal Ekonomi RI
Pasar obligasi Indonesia tengah mengalami tekanan akibat meningkatnya ketidakpastian global dan faktor geopolitik. Kondisi ini tercermin dari kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), dengan yield tenor 10 tahun mencapai 6,59% dari 6,11% pada akhir 2025. Selain itu, premi risiko gagal bayar Indonesia (CDS) juga meningkat dan minat investor dalam lelang SBN cenderung menurun. Global Market Economist Myrdal Gunarto menilai pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor dengan menunjukkan kondisi fiskal yang sehat, kebijakan moneter yang kredibel, serta pelaksanaan program pembangunan yang konsisten agar arus modal ke pasar obligasi tetap terjaga. (Kontan.co.id)
Purbaya Masih Kaji Insentif Kendaraan Listrik 2026, Khawatir Defisit APBN Melebar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa masih mengkaji rencana pemberian insentif kendaraan listrik pada 2026. Pemerintah menilai kebijakan tersebut berpotensi mengurangi penerimaan negara sehingga dapat memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kajian dilakukan secara teknis untuk menghitung besarnya dampak fiskal sebelum keputusan diambil. Pemerintah juga mempertimbangkan berbagai tekanan ekonomi, seperti kenaikan harga minyak global yang dapat meningkatkan subsidi energi serta potensi gangguan terhadap ekspor. Jika dampaknya terhadap defisit dinilai masih terkendali, pemberian insentif kendaraan listrik pada 2026 tetap berpeluang dilaksanakan. (Kontan.co.id)
Bisnis Online hingga Penghasilan Sampingan Jadi Target Ekstensifikasi Pajak
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas basis penerimaan pajak dengan menyasar aktivitas ekonomi yang belum optimal terjangkau, seperti bisnis online dan penghasilan sampingan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ekstensifikasi pajak untuk menambah jumlah wajib pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. DJP memanfaatkan data dan pengawasan terhadap berbagai sumber penghasilan, termasuk dari ekonomi digital. Upaya tersebut dilakukan guna mengoptimalkan penerimaan negara di tengah tantangan pencapaian target pajak, sekaligus memastikan setiap individu yang memiliki penghasilan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. (Kontan.id)
Momentum RI Jadi Kekuatan Baru Furnitur Dunia
Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan baru dalam industri furnitur dunia karena didukung kekayaan bahan baku tropis, seperti kayu dan rotan, serta tradisi kerajinan yang kuat dan bernilai budaya. Pasar furnitur global bernilai sekitar US$201 miliar per tahun, namun masih didominasi oleh negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan Jerman. Ekspor furnitur dan kerajinan Indonesia masih relatif kecil, sekitar US$2,44 miliar pada 2023, tetapi peluang pertumbuhan tetap terbuka. Pameran internasional Indonesia International Furniture Expo (IFEX) berperan sebagai platform penting untuk mempertemukan produsen nasional dengan pembeli global serta memperkuat posisi Indonesia di pasar internasional. (Investor.id)
