Harga Plastik Naik, Amdatara Minta Insentif dari Pemerintah
Kenaikan harga plastik dipicu lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik, sehingga biaya bahan baku meningkat hingga 100%. Kondisi ini berpotensi menaikkan harga kemasan 25–50% dan membebani industri air minum dalam kemasan (AMDK). Asosiasi AMDK (Amdatara) meminta pemerintah memberikan insentif untuk menjaga keberlangsungan usaha, terutama bagi pelaku kecil dan menengah. Tanpa intervensi, kenaikan biaya berisiko menaikkan harga produk, mengancam lapangan kerja, serta mengganggu akses masyarakat terhadap air minum yang aman. (Investor.id)
Pengadaan Ribuan Molis Tak Libatkan Industri
Pengadaan ribuan motor listrik untuk operasional program pemerintah (MBG) dilaporkan tidak melibatkan industri dalam negeri, sehingga menimbulkan kritik dari pelaku industri. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi melemahkan kemandirian industri nasional serta menghambat pengembangan ekosistem kendaraan listrik domestik. Pelaku industri mendorong pemerintah agar lebih mengutamakan produk lokal dalam pengadaan, guna meningkatkan daya saing, memperkuat rantai pasok, serta mendukung pertumbuhan industri nasional secara berkelanjutan. (Investor.id)
Indonesia Siapkan 3,5 Juta Ton CPO untuk Implementasi B50
Pemerintah Indonesia menyiapkan sekitar 3,5 juta ton crude palm oil (CPO) untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 yang direncanakan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Uji coba program tersebut dilaporkan berjalan lancar. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan CPO domestik sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga minyak sawit dan meningkatkan nilai tambah sektor perkebunan. (Investor.id)
Neraca Pangan RI Diproyeksi Aman hingga Mei 2026
Pemerintah menyatakan neraca pangan nasional diproyeksikan aman dan surplus hingga Mei 2026, meskipun menghadapi tantangan geopolitik dan perubahan iklim. Surplus terjadi pada berbagai komoditas, seperti beras 16,39 juta ton dan jagung 4,3 juta ton, serta gula, daging ayam, dan telur. Stok cadangan beras Bulog mencapai 4,6 juta ton. Inflasi pangan menurun menjadi 1,58%, mencerminkan stabilitas harga. Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif, termasuk distribusi pangan, bantuan sosial, dan penguatan pengawasan, guna menjaga pasokan tetap stabil dan merata. (Investor.id)
Peluang Industri Kertas di Tengah Krisis Bahan Baku Plastik
Krisis bahan baku plastik akibat gangguan impor dan gejolak geopolitik mendorong kenaikan harga plastik serta membuka peluang bagi industri kertas sebagai substitusi kemasan. Industri kertas dinilai memiliki prospek positif karena bahan baku relatif tersedia dan lebih ramah lingkungan. Selain itu, peralihan ke kemasan berbasis kertas berpotensi meningkatkan permintaan domestik. Namun, pelaku industri tetap perlu meningkatkan efisiensi dan inovasi agar mampu memenuhi kebutuhan pasar serta bersaing secara global. (Investor.id)
KSPI Waspadai Gelombang PHK, Industri Padat Karya Paling Rentan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan mendatang akibat meningkatnya biaya produksi, terutama karena kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah. Sektor paling rentan adalah industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, serta otomotif yang bergantung pada impor. Indikasi awal terlihat melalui efisiensi tenaga kerja, seperti tidak diperpanjangnya kontrak karyawan. KSPI mendorong pemerintah mengambil kebijakan seperti insentif pajak dan deregulasi guna menekan biaya produksi serta mencegah PHK massal. (Kontan.co.id)
Cadangan Devisa Indonesia Turun Jadi US$ 148,2 Miliar di Maret 2026, Ini Penyebabnya
Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 turun menjadi US$148,2 miliar, berkurang US$3,7 miliar dibanding Februari 2026. Penurunan ini terutama disebabkan intervensi Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya volatilitas pasar global. Selain itu, dipengaruhi penerbitan obligasi global pemerintah, penerimaan pajak dan jasa, serta pembayaran utang luar negeri. Meski menurun, cadangan devisa masih memadai, setara pembiayaan sekitar enam bulan impor dan dinilai mampu menjaga stabilitas makroekonomi serta ketahanan sektor eksternal. (Kontan.co.id)
MBG Berpotensi Dorong Ekonomi di Atas 1%, Serap Hingga 1 Juta Tenaga Kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi pendorong baru pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini diperkirakan mampu menyerap hingga satu juta tenaga kerja. Berdasarkan data BPS, penciptaan tenaga kerja tersebut setara dengan dorongan pertumbuhan ekonomi lebih dari 2%, meskipun secara bersih diperkirakan tetap di atas 1% karena adanya perpindahan tenaga kerja antar sektor. Selain itu, MBG juga berpotensi menggerakkan berbagai sektor pendukung, terutama dalam rantai pasok pangan dan jasa. (Kontan.co.id)
Pemerintah Siap Rilis Aturan Baru Pajak UMKM, Celah Akal-akalan Bakal Ditutup
Pemerintah segera menerbitkan revisi aturan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM guna menutup celah praktik penghindaran pajak. Regulasi ini menargetkan manipulasi seperti penahanan omzet dan pemecahan usaha agar tetap memperoleh tarif 0,5%. Perubahan mencakup pengetatan kriteria wajib pajak serta penerapan aturan anti-penghindaran. Selain itu, seluruh penghasilan akan dihitung secara agregat, sehingga batas omzet tidak dapat lagi dimanipulasi. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan keadilan, ketepatan sasaran insentif, dan kepatuhan perpajakan UMKM. (Kontan.co.id)
Aturan Baru DHE SDA Berlaku April 2026, Prabowo Restui Sejumlah Pengecualian
Pemerintah akan memberlakukan aturan baru Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada April 2026 guna menahan devisa tetap di dalam negeri dan memperketat pengelolaannya. Kebijakan ini telah disetujui, dengan revisi minor untuk mengakomodasi pengecualian yang direstui Presiden. Perubahan utama mencakup kewajiban penempatan dana di bank BUMN, retensi 100% selama 12 bulan, serta pembatasan konversi ke rupiah maksimal 50%. Penggunaan valas diperluas dan instrumen penempatan ditambah, termasuk SBN valas. Kebijakan ini diharapkan memperkuat likuiditas domestik. (Kontan.co.id)
