Menkeu Purbaya Jamin Harga BBM Bersubsidi Tetap Stabil, Siapkan Efisiensi Anggaran
Pemerintah menjamin harga BBM bersubsidi tetap stabil meskipun terjadi kenaikan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa ketahanan fiskal melalui APBN masih mampu menahan tekanan tersebut hingga akhir tahun. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah, seperti optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja, termasuk penyesuaian program Makan Bergizi Gratis yang berpotensi menghemat sekitar Rp40 triliun. Selain itu, dilakukan simulasi berbagai skenario kenaikan harga minyak guna menjaga defisit tetap terkendali dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. (Kontan.co.id)
Harga Batubara Naik, Pemerintah Optimistis jadi Tambahan Penerimaan Negara
Kenaikan harga batubara global membuka peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor mineral dan batubara. Harga sempat mencapai US$146,5 per ton sebelum terkoreksi. Pemerintah merespons dengan meningkatkan kuota produksi melalui revisi RKAB 2026 yang telah mendekati 400 juta ton dari target 600 juta ton. Kebijakan ini diharapkan mendorong penerimaan negara, terutama dari PNBP dan potensi bea keluar. Namun, besaran tambahan penerimaan masih dihitung dan bergantung pada harga, volume produksi, serta kebijakan yang berlaku. (Kontan.co.id)
CORE Sebut Eco Driving dan WFH Bisa Pangkas Penggunaan BBM hingga 15%
Pemerintah tengah mengkaji kebijakan penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah tekanan fiskal. Ekonom CORE menilai pengurangan mobilitas melalui kebijakan ganjil genap, carpooling, dan work from home (WFH) dapat menekan konsumsi BBM hingga mendekati 10%. Selain itu, penerapan eco driving dan efisiensi logistik berpotensi menambah penghematan sekitar 3%–5%, sehingga total pengurangan bisa mencapai 15%. Upaya ini perlu didukung penguatan transportasi publik dan dinilai efektif dalam jangka pendek hingga menengah. (Kontan.co.id)
RI Siap Guyur Rp 239 Triliun untuk 13 Proyek Hilirisasi
Pemerintah Indonesia menyiapkan investasi sekitar Rp239 triliun untuk mengembangkan 13 proyek hilirisasi dalam waktu dekat. Kebijakan ini bertujuan mempercepat nilai tambah sumber daya alam, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan daya saing industri nasional. Program tersebut menjadi bagian dari strategi industrialisasi dan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Pemerintah juga berupaya menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengolahan komoditas di dalam negeri, sehingga tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah. (Investor.id)
Produk Impor Dominasi Sektor Migas
Dominasi produk impor dalam sektor minyak dan gas (migas) Indonesia masih tinggi, terutama pada proyek dan kebutuhan industri hulu maupun hilir. Ketergantungan ini disebabkan keterbatasan kapasitas dan teknologi industri dalam negeri. Kondisi tersebut dinilai menghambat penguatan struktur industri nasional serta menekan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Pemerintah dan pemangku kepentingan terus mendorong substitusi impor melalui pengembangan industri penunjang migas domestik guna meningkatkan kemandirian, daya saing, serta efisiensi sektor energi nasional. (Investor.id)
Tax Ratio Indonesia Berpeluang Naik ke 13% di 2026, Begini Perhitungan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyatakan rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat menjadi 12%–13% pada 2026 dari sekitar 9% saat ini. Optimisme tersebut didasarkan pada pertumbuhan penerimaan pajak kuartal I yang mencapai sekitar 30% secara tahunan. Jika tren kenaikan ini dapat dipertahankan sepanjang 2026, maka target tersebut dinilai realistis. Peningkatan rasio pajak bergantung pada konsistensi pertumbuhan penerimaan negara serta perbaikan kinerja sistem perpajakan. (Kontan.co.id)
ADB Siapkan Paket Bantuan untuk Redam Dampak Konflik Timur Tengah, Termasuk Indonesia
Asian Development Bank (ADB) menyiapkan paket dukungan keuangan bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meredam dampak konflik Timur Tengah. Bantuan diberikan secara cepat dan fleksibel melalui dukungan anggaran, pembiayaan perdagangan, serta penguatan rantai pasok guna menjaga ketersediaan energi dan pangan. ADB juga memanfaatkan fasilitas pinjaman kontra-siklus dan kembali mengaktifkan pembiayaan impor minyak. Langkah ini dilakukan karena konflik meningkatkan biaya logistik, risiko pasokan, inflasi, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. ADB berkoordinasi dengan pemerintah dan sektor swasta guna menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kelompok rentan. (Kontan.co.id)
Potensi Penerimaan Negara Seiring Usulan Kenaikan RKAB Produksi Batubara di 2026
Pemerintah optimistis peningkatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) produksi batubara tahun 2026 berpotensi mendorong penerimaan negara, meskipun besaran tambahannya masih dalam tahap perhitungan. Hingga 17 Maret 2026, RKAB yang disetujui mencapai sekitar 390 juta ton. Kenaikan produksi diperkirakan meningkatkan penerimaan melalui royalti, bea keluar, dan PNBP, terutama jika harga batubara tetap tinggi. Namun, kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi industri dan profitabilitas pelaku usaha sebelum ditetapkan secara final. (Kontan.co.id)
Tahan Kenaikan Yield SBN, Purbaya Suntik Likuiditas Rp 100 Triliun ke Perbankan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyuntikkan likuiditas Rp100 triliun ke perbankan untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan menahan kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) yang mendekati 7%. Kebijakan ini dilakukan menjelang Lebaran 2026 akibat indikasi kekurangan likuiditas di perbankan. Dana ditempatkan terutama pada bank milik negara agar dapat digunakan membeli SBN sehingga yield dapat ditekan. Secara keseluruhan, injeksi likuiditas pemerintah mencapai sekitar Rp225 triliun dan akan terus disesuaikan guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan biaya utang negara. (Kontan.co.id)
Filipina Resmi Umumkan Darurat Energi Imbas Konflik Iran-AS, Bagaimana Nasib RI?
Pemerintah Filipina menetapkan darurat energi nasional akibat konflik Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya yang mengganggu pasokan energi global. Penutupan jalur strategis seperti Selat Hormuz memicu lonjakan harga minyak dan kelangkaan pasokan, sementara Filipina sangat bergantung pada impor energi. Kebijakan ini memungkinkan langkah cepat pemerintah untuk menjaga distribusi energi dan stabilitas ekonomi. Indonesia dinilai relatif lebih aman karena memiliki sumber energi domestik, namun tetap berpotensi terdampak kenaikan harga global dan tekanan inflasi jika konflik berlanjut. (Kontan.co.id)
