Kemenkeu Pertimbangkan Pajak Tambahan untuk Barang E-Commerce Asal China
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mempertimbangkan pengenaan pajak tambahan terhadap produk asal China yang dijual di e-commerce. Kebijakan ini dilatarbelakangi keluhan pelaku usaha domestik akibat persaingan tidak seimbang dengan barang impor berharga murah. Pemerintah menilai dominasi produk asing dan pesatnya transaksi digital menekan perdagangan konvensional serta menyebabkan aliran dana ke luar negeri. Selain itu, terdapat indikasi insentif ekspor hingga 15% bagi produsen China. Saat ini, kebijakan masih dalam tahap kajian untuk menjaga keseimbangan pasar dan melindungi pelaku usaha lokal. (Kontan.co.id)
Pemerintah Kaji Stimulus Baru, Ekonom Sarankan Fokus ke Daya Beli dan UMKM
Pemerintah tengah mengkaji pemberian stimulus ekonomi baru di tengah tekanan global. Ekonom INDEF, M. Rizal Taufikurahman menilai kebijakan tersebut sebaiknya difokuskan pada penguatan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, melalui bantuan sosial dan subsidi. Selain itu, dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai penting agar aktivitas ekonomi tetap terjaga. Stimulus juga perlu diarahkan secara tepat sasaran agar efektif mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi nasional. (Kontan.co.id)
Purbaya Injeksi Likuiditas Rp 100 Triliun ke Bank Himbara, Yield SBN Bisa Turun?
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya menyuntikkan likuiditas sebesar Rp100 triliun ke bank Himbara untuk menjaga stabilitas perbankan. Dana tersebut diarahkan agar bank dapat membeli Surat Berharga Negara (SBN), sehingga diharapkan menekan atau menurunkan yield obligasi pemerintah. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap indikasi tekanan likuiditas yang tercermin dari kenaikan yield SBN. Dengan peningkatan likuiditas, diharapkan kondisi pasar keuangan lebih stabil dan biaya pendanaan negara dapat terkendali. (Kontan.co.id)
BI: Uang Beredar Tumbuh Melambat Jadi Rp 10.089,9 Triliun Pada Februari 2026
Bank Indonesia melaporkan likuiditas perekonomian (M2) pada Februari 2026 mencapai Rp10.089,9 triliun, namun pertumbuhannya melambat dibanding bulan sebelumnya. Perlambatan ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih masih memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan uang beredar. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan moderasi likuiditas di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi dan efektivitas kebijakan moneter. (Kontan.co.id)
Minyak Dunia Melonjak, Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Defisit APBN Terkendali
Kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan global mendorong pemerintah meningkatkan kewaspadaan fiskal. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan BBM tetap aman dan stabil. Defisit APBN dijaga agar tidak melampaui batas aman 3% dari PDB melalui berbagai langkah mitigasi. Pemerintah juga menyiapkan skenario penyesuaian kebijakan apabila tekanan berlanjut. Secara umum, kondisi APBN dinilai masih cukup kuat untuk menghadapi gejolak harga energi global. (Kontan.co.id)
Pro-Kontra Rencana Penarikan PNM ke Kemenkeu, Ini Kata Pengamat
Rencana penarikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) ke bawah Kementerian Keuangan menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pengamat menilai langkah ini berpotensi memperkuat kas negara serta meningkatkan efektivitas pengelolaan program pembiayaan. Namun, terdapat kekhawatiran terhadap dampaknya pada likuiditas dan keberlanjutan penyaluran pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro. Selain itu, perubahan struktur kelembagaan dinilai berisiko mengganggu stabilitas operasional dan iklim usaha jika tidak dilakukan secara hati-hati dan terukur. (Kontan.co.id)
Elektrifikasi Tekan Ketergantungan Impor Energi
Elektrifikasi dinilai mampu menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, khususnya bahan bakar fosil. Institute for Essential Services Reform (IESR) menyatakan bahwa peralihan ke energi listrik, terutama berbasis energi terbarukan, dapat meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban impor. Selain itu, elektrifikasi pada sektor transportasi dan industri berpotensi menurunkan konsumsi energi fosil. Upaya ini juga sejalan dengan target transisi energi dan pengurangan emisi. Namun, implementasinya memerlukan dukungan kebijakan, infrastruktur, serta investasi yang memadai agar manfaatnya dapat optimal. (Investor.id)
Bahlil Kaji Peluang Relaksasi Produksi Batu Bara dan Nikel
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengkaji peluang relaksasi produksi batu bara dan nikel secara terbatas guna merespons dinamika pasar global. Kebijakan tersebut belum diputuskan dan tidak mengubah aturan utama yang berlaku. Relaksasi akan diberikan secara terukur dan selektif, terutama untuk menjaga stabilitas pasokan serta mendukung kebutuhan industri. Pemerintah tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal. (Investor.id)
Konflik Geopolitik Bisa Percepat Transisi Energi
Konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah, dinilai dapat menjadi momentum percepatan transisi energi di Indonesia. Ketegangan tersebut berpotensi mengganggu pasokan dan meningkatkan harga energi fosil, sehingga membebani anggaran negara serta memperbesar subsidi. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor dan mempercepat pengembangan energi baru terbarukan. Selain itu, penguatan regulasi dan peningkatan bauran energi bersih diperlukan guna menjaga ketahanan energi nasional serta mendukung target net zero emission. (Investor.id)
Harga Pangan Bergejolak, Harga Cabai dan Telur Ayam Melonjak
Harga pangan nasional mengalami fluktuasi dengan kecenderungan kenaikan pada sejumlah komoditas. Kenaikan signifikan terjadi pada cabai rawit hijau yang naik sekitar 9,24% menjadi Rp61.500 per kilogram, sementara cabai rawit merah justru menurun. Di sisi lain, harga telur ayam juga mengalami peningkatan. Pergerakan harga ini mencerminkan kondisi pasokan dan distribusi yang belum stabil, sehingga memicu gejolak pada pasar pangan. Pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan terus memantau serta menjaga kestabilan pasokan guna menekan lonjakan harga. (Kontan.co.id)
