Respons Gejolak Energi, Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Baru
Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi baru sebagai respons terhadap gejolak energi global dan ketidakpastian geopolitik. Kebijakan ini dibahas dalam rapat kabinet guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta daya beli masyarakat. Stimulus dirancang untuk meredam dampak kenaikan harga energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memastikan langkah tersebut tetap sejalan dengan pengelolaan fiskal yang prudent agar kepercayaan pasar tetap terjaga. (Kontan.co.id)
Ekonom: Kebijakan WFH Mampu Tekan Konsumsi BBM, Namun Efektivitasnya Terbatas
Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance, Abra Talattov, menilai kebijakan work from home (WFH) dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) karena berkurangnya mobilitas masyarakat. Namun, efektivitasnya terbatas akibat penerapan yang tidak menyeluruh serta potensi pekerja tetap melakukan perjalanan (work from anywhere). Selain itu, kebijakan ini berisiko menekan sektor transportasi dan pelaku usaha yang bergantung pada aktivitas pekerja, sehingga dampak penghematan BBM belum optimal. (Investor.id)
Indonesia Disebut Berada di Jalur yang Tepat dalam Membangun Ketahanan Energi
Pakar Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Hamid Paddu, menilai bahwa Indonesia berada pada jalur yang tepat dalam membangun ketahanan energi, tercermin dari capaian yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Hal ini didukung oleh kebijakan diversifikasi energi, penguatan cadangan, serta upaya transisi menuju energi bersih. Selain itu, pemerintah terus mendorong investasi dan pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Meski demikian, tantangan seperti kebutuhan pendanaan dan konsistensi kebijakan masih perlu diatasi agar ketahanan energi nasional semakin kuat dan berkelanjutan. (Investor.id)
IESR Dukung WFH 1 Hari, Tapi Dampak Hemat BBM Dinilai Terbatas
Institute for Essential Services Reform (IESR) mendukung kebijakan work from home (WFH) satu hari per pekan sebagai upaya penghematan energi. Namun, dampaknya terhadap pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai terbatas. Hal ini karena pengurangan mobilitas tidak signifikan serta berpotensi diimbangi aktivitas lain di luar rumah. IESR menilai kebijakan tersebut tetap perlu diiringi langkah tambahan, seperti pembatasan perjalanan dinas dan kebijakan efisiensi energi yang lebih komprehensif agar hasilnya optimal. (Kontan.co.id)
Efisiensi Anggaran Digenjot, Belanja Jumbo Program MBG Rp 355 Triliun Tak Tersentuh
Pemerintah melakukan efisiensi anggaran kementerian/lembaga guna menjaga defisit APBN, namun program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp355 triliun tidak dipangkas karena menjadi prioritas utama. Anggaran besar tersebut menjadikan Badan Gizi Nasional sebagai lembaga dengan pagu terbesar. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai dampak ekonomi program ini sangat terbatas, hanya sekitar 0,06% terhadap PDB. Hal ini disebabkan program lebih mengalihkan konsumsi, bukan menciptakan permintaan baru, serta berpotensi mengurangi aktivitas sektor informal dan memberikan kontribusi pajak yang rendah. (Kontan.co.id)
Awas! Kebijakan Efisiensi Anggaran Ancam Penerimaan Pajak di 2026
Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, termasuk pengurangan belanja dan penerapan work from home (WFH), dinilai berpotensi menekan penerimaan pajak pada 2026. Langkah ini dapat mengurangi aktivitas ekonomi dan kontribusi sektor terkait belanja pemerintah, yang selama ini menjadi sumber signifikan pajak. Selain itu, perlambatan konsumsi akibat kebijakan tersebut juga berdampak tidak langsung pada penerimaan dari sektor lain. Kondisi ini berisiko menyulitkan pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3%. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan agar tidak menggerus basis penerimaan negara. (Kontan.co.id)
Bebani Fiskal, Ekonom Ini Usul Moratorium Program MBG Tiga - Enam Bulan
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membebani fiskal karena manfaat ekonominya dinilai tidak sebesar klaim pemerintah. Perhitungan dampak, seperti penyerapan tenaga kerja dan efek pengganda, dianggap terlalu sederhana dan bersifat bruto, bukan neto. Dampak terhadap konsumsi, UMKM, serta penerimaan pajak juga belum terbukti signifikan. Selain itu, program ini memiliki biaya besar dan mengandung biaya peluang dari realokasi anggaran. Oleh karena itu, disarankan dilakukan moratorium selama 3–6 bulan untuk evaluasi menyeluruh sebelum dilanjutkan dengan desain yang lebih tepat sasaran. (Kontan.co.id)
Mudik Lebaran 2026, Konsumsi Rumah Tangga hingga Ekonomi Kuartal I Ikut Terdorong
Mudik Lebaran 2026 diperkirakan mendorong konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026. Mobilitas sekitar 143,9 juta orang meningkatkan perputaran ekonomi hingga ke daerah, sehingga aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di kota besar. Momentum ini memperkuat konsumsi domestik sebagai penopang utama ekonomi. Meski demikian, terdapat indikasi penurunan jumlah pemudik dan kecenderungan masyarakat lebih berhemat. Secara keseluruhan, mudik tetap menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi awal tahun. (Kontan.co.id)
Draf Perppu Kejahatan Ekonomi Mencuat, CORE Ingatkan Risiko Penumpukan Kekuasaan
Draf Perppu tentang pemberantasan kejahatan ekonomi muncul sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas kejahatan lintas sektor dan negara. Meski dinilai relevan, ekonom CORE menilai urgensinya perlu diuji ketat agar tidak melampaui kerangka hukum yang ada. Pembentukan Satgas dengan kewenangan terpusat dari penyelidikan hingga penuntutan berpotensi menimbulkan penumpukan kekuasaan, melemahkan mekanisme checks and balances, serta memicu moral hazard. Selain itu, definisi tindak pidana yang luas dan kewenangan besar aparat dinilai berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada iklim investasi. (Kontan.co.id)
Mudik Lebaran 2026: Ekonom Ramal Perputaran Uang Rp 135 Triliun, Setara 0,56% PDB
Perputaran uang selama mudik Lebaran 2026 diproyeksikan mencapai Rp135 triliun atau setara 0,56% Produk Domestik Bruto (PDB), sehingga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai, meskipun jumlah pemudik menurun sekitar 2%–5% dan masyarakat cenderung berhemat, momentum Lebaran tetap signifikan bagi ekonomi. Target pertumbuhan 5,5% dinilai berpotensi tercapai, didukung konsumsi Lebaran, dampak periode sebelumnya, serta belanja pemerintah. Namun, daya beli masyarakat masih tertekan, tercermin dari kecenderungan menabung akibat ketidakpastian pendapatan. Sektor utama penopang meliputi transportasi, perdagangan, jasa keuangan, dan pertanian. (Kontan.co.id)
