Harga Bahan Baku Mulai Naik, Pelaku Ritel Minta Kemudahan Impor
Pelaku usaha ritel menghadapi tekanan akibat kenaikan harga bahan baku yang mulai terjadi. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga jual barang. Untuk menjaga keberlangsungan usaha serta daya beli masyarakat, pelaku ritel meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan impor, terutama untuk barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya dan menjaga stabilitas harga di pasar domestik. (Investor.id)
Mentan Dukung Wacana CPO Jadi Substitusi Nafta Bahan Baku Plastik
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendukung pemanfaatan minyak kelapa sawit (CPO) sebagai substitusi nafta untuk bahan baku plastik guna merespons krisis global. Stok CPO nasional dinilai melimpah sehingga sebagian ekspor dapat dialihkan tanpa mengganggu pasokan domestik. Pemerintah juga memastikan pengembangan tidak mengorbankan lahan pangan, melainkan memanfaatkan lahan marginal. Kebijakan ini masih dalam tahap kajian teknis dan ekonomi, dengan harapan menjadi solusi berkelanjutan bagi industri plastik nasional. (Investor.id)
Kinerja Agen Menguat Seiring Pemulihan Pasar Properti
Kinerja agen properti menunjukkan penguatan seiring pemulihan pasar, didorong peningkatan permintaan dan optimisme pelaku industri. Perusahaan seperti Ray White melihat peluang pertumbuhan di tengah dinamika global. Aktivitas transaksi mulai meningkat, mencerminkan kepercayaan konsumen yang membaik. Pemulihan ini juga membuka prospek ekspansi bisnis agen properti ke depan, meskipun tetap dipengaruhi kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat. (Investor.id)
AZEC Plus Online Summit Meeting, Menko Airlangga Tekankan Kolaborasi Energi di Tengah Gangguan Pasokan Global
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya penguatan kolaborasi energi regional dalam forum AZEC Plus Online Summit Meeting. Hal ini dilakukan untuk menghadapi gangguan pasokan energi global yang berdampak pada ketahanan energi. Kerja sama difokuskan pada pengembangan energi bersih, mineral kritis, dan teknologi rendah emisi dengan melibatkan negara mitra seperti Jepang, Singapura, dan Brunei Darussalam. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transisi energi sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan pertumbuhan ekonomi kawasan. (Investor.id)
Risiko Kenaikan Inflasi, Aktivitas Ritel Diperkirakan Akan Melambat
Mirae Asset Sekuritas Indonesia menilai konsumsi rumah tangga masih relatif kuat dalam jangka pendek, namun terdapat risiko kenaikan inflasi yang dapat menekan daya beli. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan perlambatan aktivitas ritel ke depan. Selain itu, tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat lebih berhati-hati dalam berbelanja. Dengan demikian, meskipun konsumsi saat ini masih terjaga, prospek sektor ritel diperkirakan melambat seiring meningkatnya tekanan inflasi. (Kontan.co.id)
Investigasi Section 301 Oleh AS, Peluang RI Negosiasikan Tarif Lebih Rendah
Pemerintah Indonesia memanfaatkan investigasi dagang Amerika Serikat melalui Section 301 sebagai peluang strategis untuk menegosiasikan penurunan tarif ekspor yang sebelumnya sekitar 19%. Partisipasi aktif dalam proses ini dinilai penting untuk memperkuat posisi tawar dan menghindari sanksi lebih berat. Investigasi menyoroti isu kelebihan kapasitas industri dan dugaan praktik kerja paksa. Meski terdapat risiko tarif tambahan, peluang penurunan tarif tetap terbuka jika pembelaan Indonesia kuat dan kooperatif. Selain itu, hubungan bilateral serta komitmen perdagangan Indonesia menjadi modal utama dalam proses negosiasi tersebut. (Kontan.co.id)
S&P Proyeksi Rating Kredit RI Paling Rentan di Asia Tenggara, Bantalan Fiskal Tipis
S&P Global Ratings memproyeksikan peringkat kredit Indonesia paling rentan di Asia Tenggara akibat bantalan fiskal yang relatif tipis serta risiko kenaikan harga energi global. Lonjakan harga energi berpotensi meningkatkan beban subsidi, memperlebar defisit transaksi berjalan, dan mendorong inflasi serta biaya pinjaman pemerintah. Tekanan ini dapat meningkat jika konflik Timur Tengah berkepanjangan. Dibandingkan negara lain, Indonesia dinilai lebih rentan, sementara Malaysia, Thailand, dan Vietnam memiliki ketahanan relatif lebih baik meski tetap menghadapi risiko masing-masing. (Kontan.co.id)
Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat pada Februari 2026
Utang luar negeri Indonesia pada Februari 2026 meningkat menjadi US$437,9 miliar, tumbuh 2,5% secara tahunan. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor publik, khususnya Bank Indonesia, akibat masuknya modal asing ke instrumen moneter seperti SRBI. Utang pemerintah juga meningkat 5,5% (yoy), meski sedikit melambat, dan digunakan untuk sektor sosial, pendidikan, serta infrastruktur. Sebaliknya, utang swasta menurun 0,7%. Secara keseluruhan, struktur utang dinilai tetap sehat dengan rasio terhadap PDB sebesar 29,8% serta dominasi utang jangka panjang. (Kontan.co.id)
Lapangan Kerja Susut Tekan Kelas Menengah, Ini Langkah Pemerintah
Penyusutan lapangan kerja, khususnya pekerjaan formal, menekan kelas menengah dan meningkatkan kerentanan ekonomi. Kondisi ini membatasi peningkatan pendapatan dan akumulasi aset masyarakat. Pemerintah berupaya mengatasi melalui peningkatan kualitas pekerjaan, perbaikan iklim investasi, serta kemudahan berusaha guna mendorong ekspansi sektor riil. Selain itu, stimulus fiskal dan peningkatan produktivitas tenaga kerja juga ditempuh agar tercipta lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan, sehingga daya beli serta ketahanan kelas menengah dapat terjaga. (Kontan.co.id)
Kementan Genjot Ekonomi Karbon Pertanian, Bidik Dana Hijau Global
Kementerian Pertanian mempercepat implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) guna memanfaatkan peluang pendanaan hijau global dan perdagangan karbon internasional. Sektor pertanian dinilai strategis karena berperan sebagai penghasil sekaligus penyerap emisi, sehingga berpotensi mendukung pengendalian perubahan iklim dan membuka sumber pembiayaan baru. Pemerintah menargetkan penurunan emisi 10 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030. Namun, implementasi masih menghadapi kendala seperti keterbatasan data, kompleksitas penghitungan emisi, kepastian hak karbon, serta fluktuasi harga global. Pemerintah menyiapkan regulasi lanjutan, penguatan sistem MRV, dan insentif ekonomi guna mendukung efektivitas kebijakan. (Kontan.co.id)
