Wacana Setop Restitusi Pajak Menuai Kekhawatiran Dunia Usaha
Wacana penghentian atau penundaan restitusi pajak memicu kekhawatiran dunia usaha karena dinilai dapat mengganggu kepastian hukum dan iklim investasi. Restitusi merupakan hak wajib pajak atas kelebihan pembayaran, sehingga kebijakan tersebut berpotensi menekan likuiditas perusahaan dan operasional bisnis. Pelaku usaha menilai langkah ini dapat memicu ketidakpastian, menurunkan kepercayaan investor, serta berdampak negatif pada penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, pemerintah mempertimbangkannya untuk menjaga penerimaan dan likuiditas fiskal di tengah tekanan ekonomi global. (Kontan.co.id)
Berlaku 15 April 2026, Pemerintah Ubah Formula Harga Patokan Nikel dan Bauksit
Pemerintah mengubah formula Harga Patokan Mineral (HPM) untuk nikel dan bauksit melalui Kepmen ESDM No. 144/2026 yang berlaku mulai 15 April 2026. Kebijakan ini bertujuan merespons fluktuasi pasar global, mengoptimalkan penerimaan negara, serta menjaga keadilan bagi pelaku usaha. Perubahan utama meliputi penyesuaian faktor koreksi dan penambahan mineral ikutan pada nikel, revisi perhitungan bauksit dengan pengurangan faktor reaktif-silika, serta perubahan satuan harga dari DMT menjadi WMT. Kebijakan ini juga berlaku bagi berbagai komoditas mineral lain dan menuntut perusahaan meningkatkan akurasi pelaporan data kualitas mineral. (Kontan.co.id)
Bertemu Macron, Prabowo Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan hingga Ekonomi Kreatif
Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, untuk memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Pertemuan membahas kerja sama di berbagai sektor, terutama pertahanan melalui pengadaan alutsista dan penguatan industri. Selain itu, dibahas pula kolaborasi di bidang transisi energi, infrastruktur, transportasi, pendidikan, serta pengembangan ekonomi kreatif. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia memperluas kerja sama internasional dengan negara-negara Eropa dan mendorong kemitraan yang lebih konkret serta berkelanjutan. (Kontan.co.id)
Rupiah Tembus Rekor Terlemah Sepanjang Masa, BI Perkuat Intervensi
Nilai tukar rupiah melemah hingga sekitar Rp17.127 per dolar AS, menjadi rekor terendah sepanjang sejarah. Pelemahan ini dipicu tekanan global, termasuk penguatan dolar AS dan ketidakpastian geopolitik. Untuk menahan tekanan, Bank Indonesia memperkuat intervensi di pasar keuangan serta mengoptimalkan instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) guna menarik aliran modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar. (Kontan.co.id)
Inflasi Pangan Mulai Terkendali, Pemerintah Klaim Intervensi Mulai Berhasil
Pemerintah menyatakan inflasi pangan mulai terkendali berkat intervensi pasar yang masif, seperti penyaluran sekitar 98.000 ton beras SPHP dan ribuan kegiatan stabilisasi harga. Upaya ini dinilai efektif menekan tekanan harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, koordinasi lintas kementerian dan daerah turut memperbaiki distribusi serta ketersediaan pasokan. Pemerintah optimistis langkah tersebut akan menjaga inflasi tetap stabil ke depan, meskipun tetap mewaspadai potensi risiko dari faktor eksternal dan fluktuasi harga komoditas. (Kontan.co.id)
Situasi Global Penuh Ketidakpastian, Tax Ratio 13% Dinilai Sulit Tercapai
Situasi global yang penuh ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dinilai menghambat upaya pemerintah mencapai target rasio pajak (tax ratio) 13% pada 2026. Kinerja penerimaan pajak sangat bergantung pada kondisi ekonomi, sehingga pelemahan global berpotensi menekan penerimaan negara. Selain itu, struktur ekonomi dan basis pajak yang terbatas turut menjadi kendala. Dengan kondisi tersebut, sejumlah pihak menilai target tersebut terlalu ambisius dan sulit direalisasikan tanpa perbaikan fundamental pada sistem perpajakan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. (Kontan.co.id)
Respons Investigasi Dagang AS, RI Siapkan Pembelaan untuk Hindari Sanksi
Pemerintah Indonesia menyiapkan dokumen pembelaan lintas kementerian untuk merespons investigasi dagang Amerika Serikat (AS) guna menghindari potensi sanksi. Investigasi tersebut terkait dugaan kelebihan kapasitas produksi dan isu kerja paksa dalam rantai pasok. Pemerintah menegaskan bahwa surplus perdagangan terjadi karena perbedaan struktur ekonomi serta tingginya permintaan pasar AS, bukan akibat kebijakan yang menimbulkan distorsi. Selain itu, Indonesia memastikan regulasi ketenagakerjaan telah kuat dan tidak mentoleransi praktik kerja paksa. Respons resmi disampaikan sebagai klarifikasi, bukan perubahan kebijakan. (Kontan.co.id)
ADB Proyeksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% pada 2026-2027
Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil sebesar 5,2% pada 2026–2027. Pertumbuhan ini ditopang oleh peningkatan investasi serta konsumsi domestik yang tetap kuat. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan perkiraan Bank Dunia, namun masih di bawah target pemerintah. Selain itu, stabilitas inflasi dan permintaan domestik yang solid menjadi faktor utama yang menjaga kinerja ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. (Kontan.co.id)
Asosiasi E-Commerce Minta Timeline Jelas untuk Implementasi Pajak Marketplace
Asosiasi e-commerce meminta pemerintah memberikan kepastian timeline implementasi pajak marketplace, khususnya terkait aspek teknis, kesiapan sistem, dan mekanisme pelaksanaan. Pelaku industri menilai kejelasan tersebut penting agar platform dapat mempersiapkan infrastruktur dan proses operasional secara optimal. Mereka juga mendorong adanya dialog lanjutan dengan Direktorat Jenderal Pajak guna memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu ekosistem digital. (Kontan.co.id)
Indonesia Amankan Tambahan Pasokan Minyak dan LPG dari Rusia
Pemerintah Indonesia berhasil mengamankan tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia melalui pertemuan bilateral tingkat tinggi. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global. Selain pasokan energi, kedua negara juga menjajaki kerja sama di sektor kelistrikan, penyimpanan energi, dan potensi nuklir. Rusia dinilai sebagai mitra strategis dengan kapasitas produksi besar. Skema kerja sama dilakukan melalui jalur antarpemerintah dan bisnis, serta melibatkan perusahaan energi besar Rusia. (Investor.id)
