Rombak OSS, Pemerintah Terapkan AI dan Blockchain dalam Perizinan Usaha
Pemerintah merombak sistem Online Single Submission (OSS) dengan mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta mempercepat proses perizinan usaha. Pembaruan ini dilakukan setelah OSS mengalami kendala akibat integrasi dengan banyak kementerian/lembaga. Sistem baru diharapkan meminimalkan interaksi langsung, menekan potensi penyimpangan, dan mengurangi ketidakpastian investasi. Kinerja OSS tetap menunjukkan tren positif, tercermin dari meningkatnya jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB), didukung pula oleh kebijakan penerbitan izin otomatis jika instansi terkait tidak merespons dalam batas waktu tertentu. (Investor.id)
Pelaku Usaha Sebut Penjualan EV Siap Meledak, Asal Insentif Jelas
Pelaku usaha menilai penjualan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) berpotensi meningkat pesat dalam waktu dekat. Namun, percepatan tersebut sangat bergantung pada kepastian regulasi dan keberlanjutan insentif dari pemerintah. Asosiasi industri menyebut momentum adopsi saat ini sudah tepat, khususnya untuk motor listrik, tetapi masih terkendala ketidakjelasan kebijakan. Kepastian insentif dinilai menjadi faktor utama yang dapat mendorong minat konsumen dan investasi pelaku usaha. Tanpa dukungan kebijakan yang konsisten, potensi lonjakan penjualan EV dikhawatirkan tidak akan optimal. (Investor.id)
Menkeu Purbaya Yakinkan Investor Global Akan Fundamental Ekonomi Indonesia
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kepada investor global bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil. Dalam pertemuan dengan manajer investasi di Amerika Serikat, ia menjelaskan bahwa kebijakan fiskal berada pada jalur yang tepat serta mampu menjaga kepercayaan pasar. Investor pada dasarnya tidak meragukan kondisi ekonomi Indonesia, namun memerlukan klarifikasi terkait isu fiskal. Pemerintah optimistis minat investasi asing tetap terjaga, didukung prospek pertumbuhan ekonomi yang positif dan komitmen menjaga konsistensi kebijakan. (Kontan.co.id)
Bulog Jajaki Peluang Ekspor 200.000 Ton Beras ke Malaysia
Perum Bulog tengah menjajaki peluang ekspor sekitar 200.000 ton beras ke Malaysia seiring adanya permintaan impor dari negara tersebut. Upaya ini dilakukan dengan mengirim perwakilan ke Malaysia untuk membahas kemungkinan kerja sama. Rencana ekspor didukung kondisi stok cadangan beras pemerintah yang dinilai aman dan melimpah. Jika terealisasi, ekspor ini berpotensi membuka pasar baru bagi Indonesia ke negara-negara tetangga, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai eksportir beras di kawasan. (Kontan.co.id)
Dampak Pertemuan Prabowo-Putin: Peran Vital Rusia untuk Ekonomi Indonesia
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin menegaskan pentingnya Rusia sebagai mitra strategis bagi ekonomi Indonesia, khususnya di sektor energi dan perdagangan. Kerja sama ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan energi di tengah ketidakpastian global. Selain itu, Rusia berpotensi menjadi sumber alternatif pasokan dan investasi, sekaligus memperluas diversifikasi mitra dagang Indonesia. Pemerintah juga berkomitmen mengatasi hambatan, terutama di bidang moneter, guna mempercepat realisasi kerja sama yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (Kontan.co.id)
Akses KPR Subsidi Dibuka Lebar, SLIK di Bawah Rp 1 Juta Dikecualikan
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan hanya menampilkan catatan kredit di atas Rp1 juta. Kebijakan ini memungkinkan debitur dengan tunggakan kecil tetap mengajukan KPR subsidi. Selain itu, pembaruan data pelunasan dipercepat maksimal H+3 guna mempercepat verifikasi perbankan. Langkah ini diharapkan memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, mengingat sebelumnya banyak calon debitur gagal akibat catatan kredit kecil. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi oleh perbankan. (Kontan.co.id)
Produksi Dipangkas & Solar Naik, Ekonom Sebut Margin Perusahaan Tambang Kian Terhimpit
Pembatasan produksi tambang hingga sekitar 70% serta kenaikan harga solar industri menyebabkan tekanan signifikan terhadap kinerja perusahaan tambang. Kenaikan biaya energi, khususnya untuk operasional alat berat dan transportasi, menggerus margin keuntungan. Kondisi ini memaksa perusahaan meningkatkan efisiensi agar tetap bertahan. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai kombinasi kebijakan pembatasan produksi dan lonjakan harga bahan bakar mempersempit ruang keuntungan, sehingga pelaku usaha harus menyesuaikan strategi operasional dan biaya untuk menjaga keberlanjutan bisnis. (Kontan.co.id)
Bank Indonesia Terus Injeksi Likuiditas, Jaga Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia terus melakukan injeksi likuiditas guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar. Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai instrumen moneter seperti repo, FX swap, serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder secara terukur. Langkah tersebut bertujuan menjaga keseimbangan pasar, menarik arus modal asing, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, rupiah masih mengalami pelemahan tipis sejalan dengan pergerakan mata uang regional. (Kontan.co.id)
Jajaki Pasokan Alternatif, Mendag Yakin Harga Plastik Turun Pasca Stok Masuk
Menteri Perdagangan menyatakan kenaikan harga plastik disebabkan terganggunya pasokan bahan baku impor. Pemerintah tengah menjajaki sumber pasokan alternatif dari negara lain guna mengurangi ketergantungan. Mendag optimistis harga plastik akan menurun setelah pasokan kembali lancar dan stok tersedia di dalam negeri. Upaya ini diharapkan dapat menstabilkan harga serta mengurangi tekanan terhadap pelaku usaha yang terdampak lonjakan harga bahan baku tersebut. (Kontan.co.id)
Pemerintah Susun Regulasi untuk Bangun Family Office, Bakal Tiru Abu Dhabi
Pemerintah Indonesia tengah menyusun regulasi pembentukan family office guna menarik investasi global, dengan mengadopsi model dari Abu Dhabi yang dinilai berhasil. Kajian dilakukan bersama Dewan Ekonomi Nasional, mencakup aspek hukum seperti kemungkinan penerapan common law agar sesuai standar internasional. Family office merupakan entitas pengelola kekayaan individu kaya yang menyediakan layanan investasi, pajak, dan filantropi. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan minat investor global menempatkan dana di Indonesia, meski implementasinya masih dalam tahap perumusan kebijakan. (Kontan.co.id)
