PHK Tembus 8.389 Orang Efek Krisis Global, Industri Manufaktur Paling Rentan
Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia mencapai 8.389 orang hingga April 2026. Kondisi ini dipicu tekanan ekonomi global, melemahnya permintaan, serta kenaikan biaya produksi yang mendorong perusahaan melakukan efisiensi. Sektor paling rentan adalah industri padat karya, khususnya manufaktur seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, yang sensitif terhadap biaya dan persaingan global. Selain itu, arus impor murah turut menekan industri domestik. Serikat pekerja mendorong pemerintah mengambil langkah strategis, seperti pembatasan impor dan pemberian insentif, guna menekan laju PHK dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja. (Kontan.co.id)
Jelang B50 Berlaku, APBI Wanti-wanti Risiko Teknis dan Beban Biaya Industri
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengingatkan bahwa rencana penerapan mandatori biodiesel B50 berpotensi menimbulkan risiko teknis dan peningkatan biaya bagi industri tambang. Pelaku usaha menilai implementasi harus mempertimbangkan kesiapan teknis alat berat serta harga yang kompetitif. Hasil uji coba menunjukkan masih terdapat kendala teknis yang perlu dimitigasi sebelum penerapan skala penuh. APBI juga menekankan pentingnya langkah mitigasi komprehensif agar kebijakan tidak menambah beban operasional industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan biaya. (Kontan.co.id)
ASEAN Perkuat Kerja Sama Ekonomi Hadapi Ketidakpastian Global
ASEAN berkomitmen memperkuat kerja sama dan kebijakan ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian global, termasuk dampak geopolitik, volatilitas arus modal, dan perubahan iklim. Kesepakatan ini dihasilkan dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN. Upaya utama meliputi penguatan pasar keuangan, konektivitas pembayaran regional, serta peningkatan inklusi keuangan. Selain itu, disusun rencana strategis sektor keuangan 2026–2030 dan inisiatif “Project Revive” guna memperbaiki efektivitas kerja sama. Langkah tersebut diharapkan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan. (Kontan.co.id)
BI: Penjualan Eceran 3 hingga 6 Bulan ke Depan Akan Meningkat
Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran akan meningkat dalam jangka 3 hingga 6 bulan ke depan, sejalan dengan membaiknya permintaan masyarakat. Secara bulanan, penjualan eceran Maret 2026 diproyeksikan tumbuh lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya, didorong peningkatan konsumsi rumah tangga, terutama saat momentum hari besar keagamaan. Kenaikan terjadi pada berbagai kelompok barang, seperti suku cadang, makanan-minuman, dan sandang. Survei juga menunjukkan optimisme pelaku usaha ritel terhadap prospek penjualan yang tetap kuat dalam beberapa bulan mendatang. (Kontan.co.id)
BI Ramal Ekonomi RI Kuartal I 2026 Capai 5,2%, Sebut Ekonomi Domestik Kuat
Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tetap kuat di atas 5%, bahkan berpotensi melampaui 5,2% meskipun menghadapi ketidakpastian global. Optimisme ini didukung oleh kekuatan ekonomi domestik, khususnya peningkatan indeks penghasilan masyarakat dan keyakinan konsumen di berbagai kelompok. Namun, terdapat perhatian pada kelompok berpendapatan rendah yang lebih rentan terhadap dampak ekonomi. Sementara itu, kinerja manufaktur sempat melambat, tetapi diproyeksikan membaik ke depan sehingga mendukung prospek pertumbuhan secara keseluruhan. (Kontan.co.id)
Menteri Rosan Proyeksi Realisasi Investasi Kuartal I-2026 Tembus Rp 497 Triliun
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani memproyeksikan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai sekitar Rp497 triliun. Nilai ini menunjukkan tren pertumbuhan yang tetap kuat serta mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian nasional. Capaian tersebut juga dinilai sejalan dengan target investasi tahunan dan diharapkan terus mendorong penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika global. (Kontan.co.id)
Restitusi Pajak Sentuh Rp 300 Triliun, Menkeu Purbaya Soroti Potensi Kebocoran
Permohonan restitusi pajak yang diajukan wajib pajak hampir mencapai Rp300 triliun, dengan realisasi pencairan sekitar Rp130 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti potensi kebocoran dalam mekanisme tersebut akibat kurangnya transparansi dan lonjakan nilai restitusi. Pemerintah melakukan audit menyeluruh periode 2020–2025, melibatkan BPKP, serta memperketat pengawasan tanpa menghentikan pencairan. Langkah ini bertujuan memastikan restitusi hanya diterima pihak yang berhak dan mencegah penyimpangan yang merugikan negara. (Kontan.co.id)
BI Ungkap Tiga Dampak Konflik Iran-AS-Israel, dari Finansial hingga Komoditas
Bank Indonesia mengungkap tiga dampak utama konflik Iran–AS–Israel. Pertama, meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong sikap “risk-off” investor dan berpotensi menekan nilai tukar serta arus modal. Kedua, gangguan pada stabilitas sektor keuangan akibat volatilitas pasar dan sentimen global. Ketiga, kenaikan harga komoditas, khususnya energi seperti minyak, yang dapat memicu inflasi dan menekan perekonomian global maupun domestik. (Kontan.co.id)
Siapkan Kebijakan, Menkeu Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026
Pemerintah menyiapkan kebijakan legalisasi rokok ilegal untuk menekan peredarannya sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan skema tersebut mendorong pelaku usaha masuk ke sistem resmi dengan membayar cukai. Kebijakan ini akan dibahas bersama DPR dan ditargetkan berlaku paling lambat Mei 2026. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan pembiaran, melainkan penertiban. Pelaku yang tidak beralih akan ditindak tegas. Selain itu, kebijakan juga diarahkan menjaga stabilitas harga dan mengendalikan selisih harga rokok legal dan ilegal. (Kontan.co.id)
Struktur Industri Pendek, Kontribusi Sektor Hilirisasi ke PDB Masih Minim
Kontribusi sektor hilirisasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih terbatas meskipun pemerintah terus mendorong kebijakan tersebut. Struktur industri dinilai masih pendek karena dominasi sektor hulu, sehingga nilai tambah dari hilirisasi belum optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gejala deindustrialisasi apabila tidak diimbangi penguatan sektor manufaktur. Rendahnya integrasi industri dan keterbatasan kapasitas pengolahan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rantai industri dan peningkatan investasi agar hilirisasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. (Kontan.co.id)
