harting Indonesia’s Productive State: Advancing a Whole-of-Society Indonesia Productivity Movement
Sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Economic Summit (IES), sesi IES In Action menghadirkan diskusi strategis mengenai produktivitas sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Diselenggarakan oleh KADIN Indonesia Institute, Indonesia Business Council (IBC), HIPMI Institute, APINDO Research Institute, dan Prasasti, sesi ini mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan think tanks untuk mendorong produktivitas sebagai agenda nasional yang bersifat kolektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Di tengah stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan yang relatif konsisten, Indonesia memasuki fase pembangunan baru. Sebagai negara berpendapatan menengah atas, stabilitas saja tidak lagi cukup. Untuk mencapai target pertumbuhan delapan persen dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, produktivitas harus menjadi mesin utama yang menggerakkan penciptaan nilai, daya saing, dan kesejahteraan.
Pembukaan Sesi: Produktivitas sebagai “Missing Multiplier”
Sesi dibuka oleh Prayoga Wiradisuria, Director of Policy & Program Indonesia Business Council (IBC), yang menegaskan bahwa “missing multiplier” dalam agenda pembangunan Indonesia adalah produktivitas. Menurutnya, produktivitas bukan semata indikator ekonomi, melainkan konstruksi sosial yang menentukan bagaimana waktu diubah menjadi nilai dan bagaimana manusia bergerak menuju kesejahteraan.
Prayoga menekankan bahwa produktivitas tidak dapat dibangun secara top-down, melainkan melalui gerakan bersama lintas pemangku kepentingan—pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat. Fokus perlu bergeser dari pertanyaan “mengapa” ke “bagaimana”, serta melampaui ukuran sempit seperti GDP per worker, menuju pemahaman yang lebih luas tentang efisiensi, kualitas, dan kebermaknaan dalam cara sistem dirancang dan dijalankan. Pendekatan whole-of-society productivity movement ini mencakup pendidikan, tata kelola, industri dan tenaga kerja, hingga budaya dan pola pikir, dengan orientasi yang pragmatis, solutif, dan berorientasi ke depan—sebagai awal untuk mengubah visi menjadi kecepatan implementasi.
Arah Kebijakan: Dari Stabilitas ke Daya Saing
Dalam keynote speech, Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, menegaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil dan pendapatan masyarakat terus meningkat secara bertahap, tantangan pembangunan kini semakin kompleks. Upaya keluar dari middle income trap bukan sekadar pilihan, melainkan penentu arah masa depan Indonesia.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan tidak dapat terus bertumpu pada penambahan modal dan tenaga kerja semata. Dengan meningkatnya biaya efisiensi dan kompetisi tenaga kerja, produktivitas menjadi faktor penentu. Penghapusan friksi dalam sistem—mulai dari proses persetujuan yang panjang, duplikasi prosedur, hingga logistik yang tidak efisien—menjadi kunci untuk menurunkan biaya tersembunyi yang menghambat daya saing.
Febrian juga menyoroti pentingnya menyeimbangkan investasi, tenaga kerja, peningkatan keterampilan, adopsi teknologi, dan inovasi. Tantangan utama adalah memastikan pengetahuan, riset, dan temuan ilmiah dapat benar-benar diterjemahkan menjadi nilai ekonomi. Inovasi, menurutnya, harus masuk ke dalam aktivitas ekonomi nyata. Bagi dunia usaha, agenda produktivitas bukan tentang kepatuhan, melainkan tentang kompetitivitas, yang menuntut regulasi yang dapat diprediksi, implementasi yang konsisten, serta institusi yang fokus pada dampak.
Penyerahan National Productivity Masterplan 2025-2029: Menandai Indonesia Productivity Movement
Usai penyampaian arah kebijakan, sesi ini ditandai dengan penyerahan simbolik National Productivity Masterplan 2025-2029 oleh Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas kepada para ketua dan perwakilan institusi penyelenggara—KADIN Indonesia Institute, IBC, HIPMI Institute, APINDO Research Institute, dan Prasasti.
Momen ini menegaskan bahwa agenda produktivitas bukan hanya milik pemerintah, melainkan menjadi kepemilikan bersama lintas pemangku kepentingan. Penyerahan ini menjadi simbol dimulainya Indonesia Productivity Movement—sebuah komitmen kolektif untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam praktik nyata di dunia usaha, institusi, dan ekosistem ekonomi secara luas.
Perspektif Dunia Usaha: Dari Visi ke Eksekusi
Dalam sesi panel, Mulya Amri, Chair of KADIN Indonesia Institute, menegaskan bahwa produktivitas adalah agenda bersama yang tidak bisa dikerjakan secara top-down. Tujuan ekonomi nasional hanya dapat dicapai melalui gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat secara simultan.
KADIN Indonesia Institute menyoroti pentingnya pendekatan yang pragmatis dan berorientasi solusi—berpindah dari pertanyaan “mengapa” ke “bagaimana”. Produktivitas harus terlihat dan dipraktikkan di seluruh ekosistem, mulai dari deregulasi yang berdampak langsung—termasuk penyederhanaan perizinan melalui sistem OSS di sektor-sektor tertentu—hingga upaya debottlenecking lintas sektor yang menuntut duduk bersama antara pimpinan pemerintah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi secara spesifik apa yang tidak bekerja dan bagaimana memperbaikinya.
Dalam konteks UMKM, Mulya menekankan bahwa banyak pelaku usaha bertahan dalam skala kecil karena dorongan survival, bukan karena kurang potensi. Oleh karena itu, UMKM perlu diberikan pilihan dan insentif yang tepat agar peningkatan produktivitas menjadi peluang yang diinginkan, bukan risiko yang dihindari.
Digitalisasi juga harus diarahkan secara tepat. Adopsi teknologi tidak boleh berhenti pada otomatisasi, melainkan harus berangkat dari tujuan fundamental—penciptaan lapangan kerja dan pembentukan perusahaan baru. Inisiatif seperti penguatan prompt engineering melalui KADIN AI Academy menjadi contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan kapasitas manusia. Produktivitas juga perlu diterjemahkan ke dalam angka dan narasi yang dapat dirasakan publik, melalui penyederhanaan data, penggunaan istilah yang kontekstual dengan Indonesia, serta penyorotan praktik-praktik baik yang dapat direplikasi.
Melalui pendekatan Indonesia Incorporated, KADIN Institute memposisikan dunia usaha bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai mitra eksekusi—menjembatani kebijakan dengan praktik di tingkat perusahaan dan rantai nilai.
Dari Dialog ke Aksi Bersama
Sesi ini ditutup dengan penyerahan simbolik National Productivity Master Plan oleh Bappenas kepada perwakilan think tanks dan sektor swasta. Momen ini melambangkan kepemilikan bersama atas agenda produktivitas nasional, sekaligus menandai transisi penting dari dialog dan perumusan visi menuju eksekusi kolektif.
Melalui IES In Action, Indonesia Economic Summit menegaskan bahwa produktivitas bukan sekadar isu teknokratis, melainkan fondasi utama bagi pertumbuhan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Momentum telah dibangun—tantangan berikutnya adalah memastikan visi tersebut bergerak dengan kecepatan dan dampak nyata.
