Beberapa waktu lalu, saya bertemu seorang ibu pengusaha kecil, anggota Kadin, di sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Selama bertahun-tahun ia menjalankan usaha katering rumahan yang melayani pesanan acara keluarga, pengajian, dan kegiatan kampung. Ketika datang kesempatan membuka dapur untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ia dan beberapa rekannya memutuskan untuk terlibat.

Usaha katering kecilnya lalu bertransformasi menjadi bagian dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG)—dapur seluas setidaknya 300-400 meter persegi dengan kapasitas 3.000-3.500 porsi per hari di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN). ”Dulu kami memasak untuk puluhan orang, sekarang untuk ribuan, Pak,” katanya dengan mata berbinar.

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan perubahan makna yang besar. Ia kini memimpin dapur yang beroperasi secara profesional dengan standar gizi, higienitas, dan ritme produksi yang teratur. Ada keterampilan baru yang harus diasah, ada disiplin kerja yang lebih ketat, tetapi ada juga kebanggaan karena pekerjaannya kini menjadi bagian dari gerakan nasional. Kisah serupa terjadi di banyak tempat di seluruh wilayah Indonesia dan perlahan membentuk sebuah fenomena ekonomi baru.

Anggota Kadin hingga saat ini telah membangun lebih dari 700 dapur MBG di sejumlah daerah dari target sekitar 1.000 dapur secara nasional. Untuk membangun satu dapur dibutuhkan investasi sekitar Rp 1,5 miliar, mulai dari bangunan, peralatan dapur industri, cold storage, hingga kendaraan distribusi. Berarti terdapat lebih dari Rp 1 triliun investasi riil yang mengalir dari masyarakat dan dunia usaha di sejumlah daerah. Di beberapa wilayah, masyarakat bahkan ikut patungan membangun SPPG. MBG bukan sekadar belanja negara, tetapi juga memicu investasi masyarakat.

Selama ini, MBG umumnya dipahami sebagai program sosial. Namun, jika dicermati lebih dalam, program ini menyimpan dimensi yang jauh lebih luas. Melalui kebutuhan pasokan bahan pangan yang besar—beras, telur, ayam, susu, sayuran, hingga produk olahan—program ini menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM pangan, serta logistik dan distribusi. Karena itu, saya menyebut pendekatan ini sebagai ”MBG-nomics”.

Lapis pertama MBG-nomics adalah yang paling mendasar, yaitu gizi anak Indonesia sebagai fondasi produktivitas. Kita sering berbicara tentang hilirisasi industri, transformasi digital, bahkan kecerdasan artifisial. Tetapi, fondasi dari semua itu tetap manusia. Peraih Nobel Ekonomi, James J Heckman, menunjukkan melalui Heckman Curve bahwa investasi pada anak usia dini memberikan tingkat pengembalian ekonomi paling tinggi.

Amartya Sen menekankan bahwa pembangunan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar sejak awal kehidupan merupakan kunci kesejahteraan. Sementara Esther Duflo menunjukkan bahwa intervensi nutrisi sejak usia dini mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang yang signifikan. Dalam kerangka itu, asupan gizi bukan sekadar isu kesehatan, melainkan prasyarat kemampuan. MBG harus dilihat sebagai investasi modal manusia—negara belanja hari ini untuk daya saing esok hari.

Lapis kedua adalah bagaimana MBG bekerja sebagai mesin ekonomi lokal. Saya sudah berkeliling dari Aceh hingga Papua untuk melihat langsung operasionalisasi dapur MBG. Yang saya lihat adalah ekonomi daerah yang mulai bergerak. Setiap dapur rata-rata memproduksi 3.500 porsi per hari dan membutuhkan 40-50 tenaga kerja langsung. Dengan lebih dari 700 dapur yang berjalan, berarti telah tercipta 28.000-35.000 pekerjaan langsung, sebagian besar diisi warga setempat.

Belum lagi rantai pasoknya. Di belakang setiap dapur terdapat kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar yang membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM pangan. Rockefeller Foundation menyatakan bahwa setiap 1 dolar AS yang diinvestasikan dalam program makan di sekolah dapat menghasilkan hingga 35 dolar AS dalam manfaat ekonomi dan sosial.

Lapis ketiga adalah transformasi ekonomi yang tumbuh dari bawah. Di beberapa daerah, peternak mulai memperbesar kandang ayam petelur karena permintaan telur lebih stabil. Petani sayur menanam dengan pola yang lebih terjadwal. Distributor lokal memperbaiki sistem rantai dingin (cold chain). Banyak UMKM yang kini belajar memenuhi standar kualitas, higienitas, keamanan pangan, hingga sertifikasi halal. Kuncinya adalah permintaan yang terjadwal dan dapat diprediksi. Kepastian itulah yang membuat pelaku usaha kecil berani meningkatkan kualitas dan menambah tenaga kerja.

Seorang peternak telur di Jawa Tengah pernah berkata, ”Yang penting bukan harga tinggi sesaat, Pak. Yang penting ada pembeli rutin dengan harga yang lumayan.” Kalimat itu menggambarkan inti MBG-nomics, yaitu menciptakan permintaan yang stabil dan melekat pada produksi dalam negeri.

Karena usaha pengolahan makanan banyak dijalankan oleh perempuan, keterlibatan mereka dalam dapur MBG turut memperkuat ekonomi perempuan dan ekonomi keluarga. MBG mulai membentuk ekosistem, bukan sekadar program. MBG menjadi motor permintaan domestik yang berpihak pada produksi rakyat, sekaligus bantalan ketika harga komoditas turun atau daya beli melemah.

Ketahanan pangan dan pemerataan

Dalam konteks geopolitik global yang tidak stabil—konflik bersenjata, gangguan logistik, dan perubahan iklim—MBG-nomics juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Negara yang mampu membangun rantai pasok pangan domestik akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik menghadapi guncangan dari luar.

Konsep inclusive closed-loop yang diusung MBG-nomics merujuk pada sistem rantai pasok terintegrasi. Kebutuhan pangan dipasok dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, lalu diolah dan didistribusikan kembali kepada masyarakat. Model ini menciptakan siklus ekonomi yang tertutup, namun inklusif—belanja pemerintah tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan produksi pangan lokal, memperkuat ekonomi desa, dan membantu menahan tekanan inflasi di daerah.

Fase berikutnya dari pengembangan MBG adalah memperluas program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). BGN menyiapkan model dapur skala lebih kecil yang melayani kurang dari 1.000 penerima manfaat, dengan perkiraan 8.000-9.000 dapur yang akan dibangun secara bertahap di wilayah 3T.

Langkah tersebut penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan di wilayah padat penduduk. Dengan demikian, MBG juga menjadi instrumen penting bagi pemerataan pembangunan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia—memastikan bahwa anak-anak di pelosok negeri memiliki hak yang sama atas gizi yang baik dan masa depan yang layak.

Tata kelola

Tentu saja, program sebesar ini membutuhkan tata kelola yang baik: standar kualitas yang ketat, pengawasan keamanan pangan, transparansi pengadaan, serta mekanisme yang memastikan pelaku lokal benar-benar terlibat dan tidak tersingkir oleh kepentingan yang lebih besar. Tanpa tata kelola yang kuat, potensi besar MBG-nomics bisa kehilangan arah. Karena itu, pengawasan publik, pelibatan komunitas lokal, dan akuntabilitas di setiap lapis rantai pasok menjadi prasyarat agar program ini benar-benar memberi manfaat yang merata.

Nelson Mandela pernah menegaskan, ”There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.” Perhatian terhadap gizi dan kesehatan anak bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan cerminan nilai kemanusiaan dan fondasi masa depan bangsa.

Bagi saya, MBG bukan sekadar program memastikan anak-anak tidak lapar. Di setiap piring MBG tersimpan pilihan besar tentang arah masa depan bangsa—pilihan untuk membangun Indonesia dari fondasi yang paling mendasar: manusia yang sehat, kuat, dan bermartabat. Ketika jutaan anak mendapatkan gizi yang cukup, kita sesungguhnya sedang menanam investasi pada kualitas sumber daya manusia yang kelak menggerakkan sekolah, pabrik, laboratorium, dan pusat inovasi Indonesia.

Dari dapur-dapur MBG lahir pekerjaan, investasi lokal, dan rantai pasok pangan domestik yang lebih kuat. Jika dikelola secara konsisten dan transparan, MBG dapat menjadi model pembangunan yang sederhana, namun kokoh. Membangun manusia sekaligus menumbuhkan ekonomi rakyat.

Anindya Novyan Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia