NEWS UPDATE

Airlangga Pastikan Aspek Halal Tetap Terjaga dalam Perjanjian Dagang RI-AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan aspek halal tetap dijaga dalam Agreement on Reciprocal Trade (perjanjian dagang resiprokal) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pemerintah menegaskan kepatuhan terhadap syariat dan regulasi nasional Jaminan Produk Halal (JPH), termasuk untuk makanan dan minuman impor dari AS. Indonesia sudah mengakui sertifikat halal dari lima lembaga halal di AS yang terakreditasi BPJPH, sehingga produk bersertifikat itu bisa diterima tanpa sertifikasi ganda. Hal ini ditegaskan dalam pertemuan dengan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Kontan.co.id)

Image Source: kontan.co.id

Gejolak di Timur Tengah Bikin Investor Risk-Off, Pasar Keuangan Indonesia Tertekan

Konflik yang memanas antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat memicu sentimen risk-off di pasar global, membuat investor mengurangi aset berisiko dan beralih ke aset aman seperti dolar AS dan emas. Kondisi itu menekan pasar keuangan Indonesia, termasuk potensi arus keluar modal asing dan pelemahan nilai tukar rupiah. Ketidakpastian durasi konflik serta risiko gangguan perdagangan energi dan biaya energi yang lebih tinggi meningkatkan premi risiko, memengaruhi saham dan obligasi domestik. Meski begitu, jika tekanan energi bersifat sementara, aliran dana bisa kembali ke aset Indonesia setelah sentimen mereda. (Kontan.co.id)

Kementerian Perumahan Kebut Penataan Pemukiman Kumuh Anggarkan Rp 7,33 Miliar

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat penataan permukiman kumuh di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dengan anggaran sekitar Rp 7,33 miliar untuk infrastruktur dasar di kawasan seluas hampir 20 hektare yang dihuni sekitar 3.492 jiwa. Penataan ini mencakup perbaikan lingkungan dan hunian tidak layak. Menteri PKP bersama Menteri Dalam Negeri meninjau langsung progres program untuk memastikan pelaksanaan sesuai target serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. (Kontan.co.id)

THR dan BHR Naik pada 2026, Ekonom: Daya Beli Tetap Tergerus Inflasi!

Pemerintah menaikkan Tunjangan Hari Raya (THR) sekitar 10% untuk ASN, TNI/Polri dan pensiunan serta Bonus Hari Raya (BHR) untuk mitra seperti driver ojek online menjelang Lebaran 2026. Langkah ini diharapkan mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi ekonom Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai efeknya bersifat musiman dan daya beli tetap tergerus oleh inflasi yang tinggi terutama kenaikan harga pokok. Ia juga mengingatkan risiko tekanan harga pasca-Lebaran karena BBM dan kebutuhan lain naik. (Kontan.co.id)

Belanja Subsidi Pemerintah Berpotensi Melonjak Imbas Perang AS,Israel - Iran

Belanja subsidi pemerintah Indonesia berpotensi melonjak akibat memanasnya perang antara AS, Israel, dan Iran, yang bisa mendorong harga minyak dunia naik tajam. Ekonom dari CORE menyatakan kenaikan harga minyak akan meningkatkan kebutuhan subsidi energi karena pemerintah harus menjaga stabilitas harga domestik, yang berisiko memperlebar defisit APBN. Pemerintah diminta melakukan antisipasi melalui realokasi anggaran, menjaga stok energi, serta memastikan kebijakan subsidi tepat sasaran. Meski demikian, Menteri ESDM memastikan stok BBM nasional masih cukup dan belum memicu kenaikan beban subsidi saat ini. (Kontan.co.id)

Harga Minyak Naik, Prasasti: Tekanan BBM dan Subsidi Kian Berat

Kenaikan harga minyak dunia meningkatkan tekanan terhadap harga BBM domestik dan beban subsidi pemerintah. Ekonom dari Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai pemerintah menghadapi dilema antara menaikkan harga BBM atau menanggung lonjakan subsidi yang berisiko memperlebar defisit fiskal dan mendorong inflasi. Sebagai negara net importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga global dan nilai tukar rupiah. Setiap kenaikan signifikan harga minyak berpotensi menambah beban subsidi hingga puluhan triliun rupiah, sehingga kebijakan penyesuaian harga dan pengelolaan APBN menjadi krusial. (Kontan.co.id)

Pemerintah Terbitkan SUN Rp 4 Triliun Lewat Private Placement

Pemerintah Indonesia menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) senilai Rp 4 triliun melalui mekanisme private placement. Instrumen yang diterbitkan adalah Obligasi Negara seri FR0065 dengan kupon tetap (fixed rate) dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Transaksi dilakukan pada 25 Februari 2026 dan penyelesaian (settlement) pada 2 Maret 2026. Penerbitan ini merupakan bagian dari strategi pembiayaan APBN guna memenuhi kebutuhan anggaran negara. Langkah tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan. (Kontan.co.id)

Minyak Dunia Tembus US$80, Purbaya: APBN Masih Aman!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan harga minyak dunia telah menembus sekitar US$80 per barel akibat ketegangan geopolitik, namun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih aman dan mampu menghadapi tekanan tersebut. Pemerintah telah melakukan simulasi fiskal sampai harga minyak mencapai US$92 per barel dan menilai anggaran tetap terkendali tanpa mengganggu stabilitas ekonomi. Purbaya juga menegaskan pasokan BBM aman, meski harga global naik, dan pemerintah siap melakukan penyesuaian kebijakan bila diperlukan untuk menjaga defisit tetap terkendali. (Kontan.co.id)

Penambahan Layer Cukai Dinilai untuk Menata Pasar dan Selamatkan Industri Rakyat

pengusaha rokok Khalilur R Abdullah Sahlawiy mendukung rencana Kementerian Keuangan menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai alat transisi fiskal untuk merapikan pasar yang terdistorsi dan mengurangi ketimpangan struktur usaha. Ia menilai kritik kebijakan itu terlalu sederhana dan berargumen tambahan layer diperlukan agar pelaku usaha kecil bisa masuk sistem legal, mempersempit celah rokok ilegal, dan tidak otomatis menurunkan harga rokok. Penekanan tetap pada tarif agregat dan pengawasan distribusi, bukan jumlah lapisan. (Investor.id)

Image Source: kontana.co.id

Pemerintah Tambah Impor LPG Jadi 7,8 Juta Ton, Mayoritas Dipasok AS

Pemerintah Indonesia menaikkan volume impor LPG (Liquefied Petroleum Gas) menjadi 7,8 juta ton dari sebelumnya 7,3 juta ton untuk memastikan pasokan tetap stabil di tengah gejolak konflik Timur Tengah. Sebagian besar impor kini dipasok dari Amerika Serikat, menggantikan ketergantungan pada wilayah Teluk yang rawan, terutama Selat Hormuz. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketahanan energi domestik di tengah dinamika geopolitik yang mempengaruhi pasar energi global. (Investor.id)

Image Source: kontana.co.id

Tentang kami

Contact

support@kadininstitute.id

Menara Kadin Indonesia, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950

© 2025 Kadin Indonesia Institute