Dari Nafta ke LPG, Industri Petrokimia RI Cari Jalan Bertahan
Industri petrokimia Indonesia menghadapi tekanan akibat ketergantungan tinggi pada impor nafta, terutama di tengah gejolak geopolitik global yang mengganggu pasokan. Untuk bertahan, pelaku industri mulai mencari alternatif bahan baku seperti LPG serta menjajaki sumber impor baru dari berbagai kawasan. Stabilitas pasokan energi dinilai lebih krusial dibanding insentif fiskal, karena sangat memengaruhi efisiensi dan daya saing. Dalam jangka panjang, diperlukan strategi struktural seperti hilirisasi dan penguatan rantai industri domestik agar ketahanan sektor ini meningkat. (Investor.id)
Industri Plastik Bisa Tumbuh 4,5%
Industri plastik nasional diperkirakan tetap tumbuh sekitar 4,5% meskipun menghadapi tekanan kondisi ekonomi dan pasar. Pelaku industri masih optimistis karena permintaan domestik dinilai stabil, meski terdapat tantangan seperti fluktuasi harga bahan baku dan dinamika global. Upaya efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan pasar menjadi kunci menjaga kinerja sektor ini. Selain itu, industri juga diharapkan mampu memanfaatkan peluang dari peningkatan kebutuhan produk plastik di berbagai sektor. (Investor.id)
Produktivitas Kebun jadi Kunci Implementasi B50
Peningkatan produktivitas kebun sawit menjadi faktor kunci dalam mendukung implementasi mandatori biodiesel B50 yang akan meningkatkan kebutuhan CPO domestik. Produksi nasional saat ini dinilai belum optimal sehingga perlu percepatan, terutama melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tanpa peningkatan produktivitas, kebutuhan bahan baku energi berpotensi mengganggu pasokan untuk sektor lain. Oleh karena itu, optimalisasi lahan eksisting, perbaikan tata kelola, serta dukungan kebijakan dan pembiayaan bagi petani menjadi langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan program B50 dan ketahanan energi nasional. (Investor.id)
Harga Plastik Melonjak, HET Pangan Belum Akan Dinaikkan
Pemerintah menyatakan belum akan menaikkan harga eceran tertinggi (HET) pangan meskipun harga plastik melonjak signifikan akibat kenaikan harga bahan baku global. Kenaikan tersebut berdampak pada biaya kemasan produk pangan, termasuk minyak goreng. Namun, pemerintah tetap meminta pelaku usaha menjaga harga sesuai HET demi stabilitas dan daya beli masyarakat. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan simulasi untuk mengkaji dampak kenaikan harga plastik terhadap HET pangan sebelum mengambil kebijakan lebih lanjut. (Investor.id)
Harga Avtur Naik, Pemerintah Batasi Kenaikan Tiket Pesawat 13%
Pemerintah membatasi kenaikan harga tiket pesawat domestik pada kisaran 9–13% sebagai respons atas lonjakan harga avtur global. Kebijakan ini disertai pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah guna menjaga keterjangkauan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah memberikan relaksasi pembayaran avtur bagi maskapai serta menurunkan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% untuk menekan biaya operasional. Langkah ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan keberlanjutan industri penerbangan nasional di tengah tekanan geopolitik global. (Investor.id)
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Turun 12,6% di Kuartal I-2026
Penerimaan kepabeanan dan cukai pada kuartal I 2026 tercatat menurun sekitar 12,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh kontraksi pada seluruh komponen utama, yaitu cukai, bea keluar, dan bea masuk. Pelemahan cukai dipicu turunnya produksi rokok, sementara bea keluar menurun akibat harga komoditas seperti CPO yang melemah. Adapun bea masuk tertekan oleh peningkatan fasilitas tarif rendah dan perjanjian perdagangan bebas. Kondisi ini mencerminkan tekanan terhadap penerimaan negara serta berpotensi memengaruhi kinerja fiskal. (Kontan.co.id)
Rupiah Nyaris ke Rp 17.100 Per Dolar AS, BI Intervensi Pasar Valas
Nilai tukar rupiah melemah hingga sekitar Rp17.095 per dolar AS pada 7 April 2026, mendekati level Rp17.100. Kondisi ini mendorong Bank Indonesia (BI) melakukan intervensi di pasar valuta asing guna menahan tekanan pelemahan dan menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi dilakukan karena pergerakan rupiah yang tertekan dinilai berpotensi menimbulkan volatilitas berlebihan di pasar keuangan. Selain itu, tekanan eksternal seperti penguatan dolar AS turut memengaruhi pelemahan rupiah. (Kontan.co.id)
Pemerintah Ambil Alih Cicilan Koperasi Desa, Percepatan atau Risiko Baru?
Pemerintah mengubah skema pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui PMK No. 15 Tahun 2026, yang memungkinkan negara mengambil alih pembayaran cicilan pembiayaan menggunakan dana transfer daerah atau dana desa. Kebijakan ini bertujuan mempercepat pembangunan fasilitas koperasi, dengan dukungan likuiditas dari pemerintah dan perbankan. Namun, aset hasil pembiayaan menjadi milik pemerintah daerah/desa, bukan koperasi. Sejumlah pihak mengingatkan kebijakan ini berpotensi menambah beban fiskal serta menimbulkan risiko tata kelola dan ketergantungan terhadap pemerintah. (Kontan.co.id)
Bersiap! Purbaya Berencanakan Pungut Pajak Marketplace pada Kuartal II-2026
Pemerintah berencana menunjuk marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) atas transaksi pedagang daring mulai kuartal II-2026, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Kebijakan ini sebelumnya ditunda karena ekonomi belum stabil, namun akan diterapkan jika pertumbuhan tetap positif guna menciptakan persaingan yang lebih adil antara perdagangan daring dan luring. Selain itu, implementasi dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu pelaku usaha dan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak serta memperluas basis penerimaan negara. (Kontan.co.id)
Program SPHP Jagung Dikebut, Pemerintah Kejar Serapan 1 Juta Ton
Pemerintah mempercepat pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung untuk menstabilkan harga pakan dan mendukung peternak. Program ini didukung anggaran Rp678 miliar serta penyaluran cadangan jagung pemerintah sebesar 242.000 ton. Di sisi hulu, pemerintah menugaskan Perum Bulog menyerap 1 juta ton jagung dengan harga pembelian Rp5.500/kg guna melindungi petani. Kebijakan ini diharapkan menjaga keseimbangan harga antara petani dan peternak, sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional di tengah surplus produksi jagung domestik. (Kontan.co.id)
