Ini Daftar Kebijakan Penghematan Pemerintah, Diklaim Bisa Hemat Rp 204,4 Triliun
Pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan penghematan untuk menekan belanja negara dengan potensi efisiensi hingga sekitar Rp204,4 triliun. Kebijakan tersebut meliputi penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM), serta pengurangan berbagai pos anggaran seperti program tertentu dan belanja operasional. Selain itu, dilakukan efisiensi penggunaan energi dan aktivitas pemerintahan. Langkah ini ditujukan untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global, meskipun sejumlah pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi jika tidak disertai stimulus yang memadai. (Kontan.co.id)
PMI Manufaktur Indonesia Turun Tajam pada Maret 2026, Terdampak Konflik Timur Tengah
Indeks PMI manufaktur Indonesia turun tajam menjadi 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari, menunjukkan kondisi hampir stagnan. Penurunan dipicu melemahnya permintaan, kontraksi pesanan baru, serta gangguan pasokan bahan baku akibat konflik Timur Tengah. Output dan ekspor menurun signifikan, disertai kenaikan biaya input dan harga output karena kelangkaan material dan keterlambatan distribusi. Perusahaan merespons dengan mengurangi pembelian dan tenaga kerja. Meski demikian, pelaku industri masih optimistis terhadap pemulihan permintaan ke depan. (Kontan.co.id)
BPS Catat Surplus Neraca Perdagangan Mencapai US$ 1,27 Miliar pada Februari 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 mengalami surplus sebesar US$1,27 miliar, meningkat dibandingkan Januari 2026 sebesar US$0,95 miliar. Surplus ini terutama ditopang oleh kinerja komoditas nonmigas sebesar US$2,19 miliar, meskipun nilainya menurun dari bulan sebelumnya. Sementara itu, sektor migas masih mengalami defisit, namun lebih kecil dibandingkan Januari. Secara kumulatif Januari–Februari 2026, surplus mencapai US$2,23 miliar, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Indonesia juga mencatat surplus perdagangan selama 70 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. (Kontan.co.id)
BPS Mencatat Impor Februari 2026 Naik 10,55% Menjadi US$ 20,89 Miliar
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia pada Februari 2026 sebesar US$20,89 miliar, meningkat 10,55% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh pertumbuhan impor migas maupun nonmigas, terutama bahan baku/penolong dan barang modal. Secara tahunan, impor juga mengalami peningkatan seiring naiknya kebutuhan industri domestik. Peningkatan impor mencerminkan aktivitas produksi yang membaik, namun tetap perlu diwaspadai terhadap tekanan neraca perdagangan. (Kontan.co.id)
BPS: Ekspor Indonesia Bulan Februari 2026 Naik 1,01% Menjadi US$ 22,17 Miliar
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia pada Februari 2026 mencapai US$22,17 miliar, meningkat 1,01% secara tahunan. Kenaikan ini terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang tumbuh 1,30% menjadi US$21,09 miliar, sementara ekspor migas justru turun 4,25%. Peningkatan ekspor ditopang komoditas seperti lemak dan minyak nabati, nikel, serta mesin dan perlengkapan listrik. Secara kumulatif Januari–Februari 2026, ekspor mencapai US$44,32 miliar atau naik 2,19% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (Kontan.co.id)
BPS Catat Inflasi Tahunan Maret 2026 Capai 3,48%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year) pada Maret 2026 sebesar 3,48%, lebih rendah dibanding Februari 2026 yang mencapai 4,76%. Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) terjadi dari 107,22 pada Maret 2025 menjadi 110,95 pada Maret 2026. Inflasi terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, khususnya tarif listrik. Selain itu, kelompok perawatan pribadi (emas dan perhiasan) serta makanan, minuman, dan tembakau turut berkontribusi. Penurunan inflasi dipengaruhi berkurangnya efek basis rendah akibat kebijakan diskon tarif listrik tahun sebelumnya. (Kontan.co.id)
BPS Mencatat Inflasi Bulanan Maret 2026 Turun Menjadi 0,41%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan Maret 2026 sebesar 0,41% (mtm), menurun dari Februari yang mencapai 0,68%. Kenaikan Indeks Harga Konsumen terjadi dari 110,57 menjadi 110,95, dengan inflasi tahun kalender sebesar 0,94%. Inflasi terutama didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas ikan segar, daging ayam, dan beras. Selain itu, bensin dan tarif angkutan turut menyumbang inflasi. Adapun beberapa komoditas seperti tarif angkutan udara dan emas perhiasan mengalami deflasi sehingga menahan laju inflasi. (Kontan.co.id)
BPS: Penurunan Harga Emas Jadi Peredam Inflasi Maret 2026
Penurunan harga emas menjadi faktor utama yang meredam inflasi pada Maret 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan sebesar 0,41% (mtm), lebih rendah dibandingkan Februari sebesar 0,68%. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi, terutama dipengaruhi turunnya harga emas perhiasan yang mencatat deflasi 1,17% dengan andil 0,03%. Penurunan ini terjadi setelah emas mengalami inflasi selama 30 bulan berturut-turut, sehingga memberikan kontribusi signifikan dalam menahan laju inflasi secara keseluruhan. (Kontan.co.id)
Kemenko PM Akan Perkuat Kebijakan Industri Gim
Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berupaya memperkuat kebijakan industri gim nasional melalui penyerapan aspirasi pelaku industri. Langkah ini dilakukan seiring pertumbuhan signifikan subsektor gim, dengan nilai ekspor mencapai US$60,8 juta pada 2025. Namun, pangsa pasar gim lokal di dalam negeri masih sekitar 1% dan didominasi produk impor. Pemerintah juga mendorong percepatan melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2024. Masukan dari praktisi akan dirumuskan menjadi kebijakan konkret guna meningkatkan daya saing gim lokal di pasar domestik dan global. (Kontan.co.id)
Resmi! Program MBG Dipangkas Menjadi 5 Hari Seminggu, Segini Anggaran yang Dihemat
Pemerintah mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengurangi pelaksanaan dari enam menjadi lima hari per minggu sebagai upaya efisiensi anggaran. Kebijakan yang berlaku mulai 1 April 2026 ini tetap memberi pengecualian bagi sekolah berasrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi yang tetap menerima layanan enam hari. Langkah tersebut diperkirakan menghemat anggaran hingga sekitar Rp20 triliun. Hingga Maret 2026, program ini telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat, termasuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. (Kontan.co.id)
