Prabowo Saksikan 11 Nota Kesepakatan Bisnis RI-Jepang Senilai Rp 401,71 Triliun
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama bisnis Indonesia–Jepang dalam Forum Bisnis di Tokyo dengan nilai sekitar Rp401,71 triliun. Kesepakatan tersebut mencakup sektor energi bersih, migas, panas bumi, semikonduktor, hingga keuangan inklusif. Kerja sama ini mencerminkan tingginya kepercayaan investor Jepang terhadap prospek ekonomi Indonesia serta komitmen kedua negara dalam memperluas kolaborasi strategis. Sebagian besar investasi dialokasikan pada proyek energi, terutama yang berkaitan dengan Pertamina. (Kontan.co.id)
Pemerintah Siapkan Bea Masuk Antidumping Baru untuk Baja Impor
Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan baru berupa bea masuk antidumping untuk baja impor melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 103/2024 serta aturan tambahan terkait bea masuk antidumping sementara. Kebijakan ini didasarkan pada temuan adanya praktik dumping oleh perusahaan asal Tiongkok yang merugikan industri baja domestik, ditandai penurunan penjualan, laba, dan harga. Pemerintah juga akan menghapus tarif 0% bagi perusahaan terkait. Langkah ini bertujuan memberikan perlindungan cepat, kepastian hukum, dan memperkuat daya saing industri baja nasional. (Kontan.co.id)
Di Jepang, Prabowo Tegaskan RI Percepat Transisi Energi Lewat Bahan Bakar Biodiesel
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia mempercepat transisi menuju energi hijau dalam Forum Bisnis Indonesia–Jepang di Tokyo. Upaya ini mencakup pengembangan energi terbarukan seperti surya hingga target 100 gigawatt dalam tiga tahun, serta optimalisasi panas bumi dan bahan bakar nabati. Pemerintah juga meningkatkan campuran biodiesel dari 40% menjadi 50% dan mengembangkan bioetanol. Langkah tersebut bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global serta mendorong transformasi ekonomi berbasis nilai tambah dan kemitraan internasional. (Kontan.co.id)
Ekonom: Percepat Ekosistem Bus Listrik Nasional Bisa Jadi Solusi Hadapi Krisis Energi
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menilai percepatan ekosistem bus listrik nasional dapat menjadi solusi menghadapi krisis energi melalui pengalihan konsumsi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik berbasis listrik. Langkah ini berpotensi menghemat subsidi energi, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendorong pengembangan industri dalam negeri. Selain itu, penguatan ekosistem—termasuk infrastruktur dan kebijakan—dinilai penting untuk mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. (Kontan.co.id)
Ekonomi Kuartal I-2026 Diprediksi Tumbuh 5,05%, Ditopang Konsumsi Ramadan-Lebaran
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 diproyeksikan sekitar 5,05% (yoy) oleh Center of Economic and Law Studies (Celios). Menurut ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, pertumbuhan tersebut terutama didorong konsumsi masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Namun, realisasi dinilai belum optimal karena sebagian masyarakat cenderung menahan belanja dan menyimpan THR akibat kekhawatiran kenaikan harga energi dan pangan. Oleh sebab itu, pengendalian inflasi serta penciptaan lapangan kerja dinilai penting untuk menjaga daya beli dan memperkuat konsumsi domestik. (Kontan.co.id)
Surplus Dagang RI Diprediksi Naik Jadi US$ 1,50 Miliar, Terdongkrak Harga Komoditas
Surplus neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2026 diperkirakan meningkat menjadi sekitar US$1,50 miliar, lebih tinggi dari Januari sebesar US$950 juta yang tertekan faktor sementara, seperti impor pesawat tempur. Menurut ekonom David Sumual, kenaikan didorong harga komoditas energi, khususnya batu bara dan CPO, yang menopang ekspor. Namun, dampaknya terbatas karena kenaikan harga minyak juga mendorong impor. Ke depan, surplus berpotensi meningkat seiring prospek penguatan harga komoditas ekspor utama. (Kontan.co.id)
Inflasi Maret 2026 Diproyeksi Melandai Meski Ada Tekanan Harga Pangan Efek Lebaran
Inflasi nasional pada Maret 2026 diproyeksikan melandai dibandingkan Februari, meskipun masih menghadapi tekanan harga akibat momentum Ramadan dan Lebaran. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, memperkirakan inflasi tahunan sekitar 3,6% (yoy), turun dari 4,76%, sedangkan inflasi bulanan sekitar 0,5% (mtm). Penurunan dipengaruhi efek basis dari diskon tarif listrik sebelumnya. Namun, kenaikan harga pangan tetap menjadi sumber tekanan utama karena peningkatan permintaan musiman. Secara keseluruhan, inflasi dinilai lebih terkendali, meski faktor musiman masih kuat memengaruhi pergerakan harga. (Kontan.co.id)
Kata Ekonom CORE Soal Fenomena Makan Tabungan Warnai Lonjakan Konsumsi Lebaran 2026
Lonjakan konsumsi pada Lebaran 2026 dinilai ekonom CORE bersifat musiman dan belum mencerminkan penguatan daya beli yang fundamental. Peningkatan tersebut terutama didorong pencairan THR dan aktivitas sosial. Namun, muncul fenomena “dissaving” atau penggunaan tabungan untuk konsumsi. Kondisi ini berisiko menimbulkan efek penyesuaian (payback) pada periode berikutnya, ketika rumah tangga menahan belanja guna memulihkan keuangan. Dengan demikian, konsumsi Lebaran hanya menjadi pendorong jangka pendek bagi pertumbuhan ekonomi, bukan indikasi keberlanjutan sepanjang tahun. (Kontan.co.id)
Industri Plastik Resah, Pasokan Nyaris Lenyap
Industri plastik nasional menghadapi tekanan serius akibat terganggunya pasokan bahan baku, terutama nafta, yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi ini menyebabkan stok menipis dan mengancam kelangsungan produksi. Ketergantungan tinggi pada impor memperparah situasi, sehingga pelaku industri khawatir aktivitas manufaktur dapat terhenti. Gangguan pasokan tersebut juga berpotensi menekan kinerja sektor petrokimia dan berdampak pada perekonomian secara luas apabila tidak segera diatasi. (Investor.id)
Pemerintah Targetkan Bangun Rusun di Lahan 1,61 Hektare di Senen pada Mei 2026
Pemerintah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) di lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Proyek ini ditujukan untuk penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan ditargetkan mulai (groundbreaking) pada Mei 2026, dengan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan perizinan. Skema pembiayaan dan pelaksanaan masih dibahas melalui koordinasi lintas kementerian dan BUMN, serta diharapkan menjadi model sinergi pemerintah dan swasta dalam penyediaan hunian perkotaan. (Kontan.co.id)
