Suntikan Likuiditas Rp300 Triliun Belum Dongkrak Kredit UMKM, Ini Penyebabnya
Suntikan likuiditas Rp300 triliun belum mampu meningkatkan kredit UMKM karena permasalahan utama bukan pada ketersediaan dana, melainkan tingginya risiko dan lemahnya kondisi usaha. Kredit UMKM masih terkontraksi akibat penurunan kredit modal kerja, mencerminkan perlambatan aktivitas bisnis. Perbankan juga lebih selektif menyalurkan kredit karena meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL). Selain itu, keterbatasan agunan, lemahnya kualitas laporan keuangan, serta rendahnya permintaan kredit turut menghambat penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM. (Kontan.co.id)
Pelaku Usaha Wanti-Wanti Dampak Penerapan Kebijakan WFH
Pelaku usaha mengingatkan bahwa penerapan kebijakan work from home (WFH) berpotensi menekan berbagai sektor ekonomi, khususnya transportasi umum, taksi, ojek daring, serta UMKM makanan dan minuman akibat penurunan mobilitas masyarakat. Dampak lanjutan berupa penurunan pendapatan pelaku usaha dinilai perlu diantisipasi pemerintah. Meski bertujuan menghemat energi, kebijakan ini berisiko mengurangi aktivitas ekonomi harian. Oleh karena itu, pelaku usaha meminta kebijakan WFH dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan kontraksi pada sektor-sektor yang bergantung pada mobilitas. (Kontan.co.id)
Penghematan Energi, Ekonom Soroti Efektivitas WFH dan Urgensi Implementasi B50
Pemerintah mendorong kebijakan penghematan energi melalui skema work from home (WFH) dan percepatan implementasi biodiesel B50. Namun, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai efektivitas WFH masih terbatas karena hanya berdampak pada sektor dan waktu tertentu, sehingga tidak menyentuh akar persoalan konsumsi energi. Selain itu, penghematan berpotensi tidak signifikan tanpa perencanaan matang. Oleh karena itu, implementasi B50 dinilai lebih mendesak sebagai solusi struktural untuk menekan ketergantungan pada energi fosil dan menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. (Kontan.co.id)
Uang Beredar Saat Lebaran 2026 Capai Rp 1.370 Triliun, Tertinggi dalam Enam Tahun
Uang kartal yang beredar menjelang Lebaran 2026 mencapai sekitar Rp1.370 triliun, menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan tingginya kebutuhan transaksi tunai masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, tradisi pemberian uang, serta konsumsi rumah tangga. Meskipun tren transaksi digital terus berkembang, uang tunai tetap dominan, terutama di daerah dan sektor informal. Kondisi ini mencerminkan peran penting Lebaran sebagai pendorong perputaran ekonomi nasional. (Kontan.co.id)
BI Luncurkan Instrumen Repo Valas, Perkuat Likuiditas dan Stabilitas Rupiah
Bank Indonesia meluncurkan instrumen baru berupa transaksi repo valuta asing (FX repo) untuk memperkuat likuiditas valas dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Instrumen ini memungkinkan pelaku pasar memperoleh likuiditas dengan menjaminkan Sekuritas Valuta Asing BI (SVBI) dan Sukuk Valas BI (SUVBI). Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas operasi moneter, memperdalam pasar keuangan, serta menyediakan alternatif pengelolaan likuiditas bagi perbankan dan investor, khususnya di tengah ketidakpastian global. (Kontan.co.id)
OECD Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 4,8% pada 2026 dan 5% di 2027
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8% pada 2026 dan 5% pada 2027 akibat meningkatnya risiko global, khususnya konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi. Kondisi tersebut meningkatkan biaya produksi, inflasi, serta menekan daya beli dan permintaan. Ketergantungan Indonesia pada impor energi memperbesar dampak tersebut, ditambah pengetatan kondisi keuangan global. Meski demikian, pertumbuhan dinilai tetap relatif stabil karena didukung kebijakan fiskal dan konsumsi domestik. (Kontan.co.id)
Hadapi El Nino, Pemerintah Andalkan Modifikasi Cuaca dan Pompanisasi Sawah
Pemerintah mengantisipasi dampak El Nino dengan mengandalkan modifikasi cuaca dan pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Langkah ini dilakukan guna menghadapi potensi kekeringan dan menjaga produksi pangan. Selain itu, pemerintah memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan dalam jangka panjang. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan agar dampak kemarau panjang tidak mengganggu stabilitas pasokan dan harga pangan. (Investor.id)
Harga Plastik Melambung, Pedagang Mengeluh Margin Untung Makin Tipis
Kenaikan harga plastik kemasan secara signifikan dikeluhkan para pedagang karena menekan margin keuntungan. Harga plastik yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per kilogram naik menjadi Rp17.000, bahkan beberapa jenis mengalami kenaikan lebih tinggi. Kondisi ini memaksa pelaku usaha kecil, seperti penjual makanan, menanggung biaya tambahan karena sulit menaikkan harga jual. Akibatnya, keuntungan semakin tipis dan daya tahan usaha terancam, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. (Investor.id)
Jasa Marga Catat Lalin Lebaran 2026 Tembus 3,5 Juta Kendaraan
PT Jasa Marga mencatat volume lalu lintas selama Lebaran 2026 mencapai sekitar 3,5 juta kendaraan pada periode H-10 hingga H+7. Angka ini meningkat dibandingkan kondisi normal. Sejumlah ruas tol mengalami lonjakan signifikan, terutama Tol Solo–Yogyakarta yang naik hingga lebih dari 90%, disusul Balikpapan–Samarinda. Peningkatan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat selama mudik dan arus balik. Perseroan juga mengimbau pengguna jalan untuk menjaga keselamatan, memastikan kondisi kendaraan, serta memanfaatkan rest area selama perjalanan. (Investor.id)
Pemerintah Targetkan Bangun Rusun di Lahan 1,61 Hektare di Senen pada Mei 2026
Pemerintah menyiapkan pembangunan rumah susun (rusun) di lahan seluas 1,61 hektare milik PT Angkasa Pura Indonesia di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Proyek ini ditujukan untuk penyediaan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pembangunan ditargetkan mulai (groundbreaking) pada Mei 2026, dengan dukungan pemerintah daerah dalam percepatan perizinan. Skema pembiayaan dan pelaksanaan masih dibahas melalui koordinasi lintas kementerian dan BUMN, serta diharapkan menjadi model sinergi pemerintah dan swasta dalam penyediaan hunian perkotaan. (Kontan.co.id)
