Kadin Institute, JAKARTA – Di tengah gejolak ekonomi global akibat perang tarif dan ketegangan geopolitik, Presiden Prabowo Subianto mengibarkan semangat baru diplomasi ekonomi Indonesia: kemandirian nasional dan diversifikasi pasar ke Afrika. Dalam wawancara eksklusif dengan sejumlah jurnalis di Hambalang (6 April 2025) dan penegasan ulang pada 17 Maret 2026, Presiden menegaskan bahwa Indonesia harus “berdiri di atas kaki sendiri” dan tak lagi manja bergantung pada pasar tertentu[1]. “Kita harus berani cari pasar baru… sekarang waktunya bangun, dewasa, dan berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Prabowo[1].

Afrika dipilih bukan sekadar sebagai alternatif, melainkan pasar baru prioritas. Menurut Presiden, benua ini memiliki penduduk masif dan sumber daya melimpah – “Afrika jumlah penduduknya besar, resource-nya banyak, kebutuhannya banyak”[2]. Produk Indonesia sejauh ini sudah diterima di sana, seperti Indomie yang populer di Nigeria, Turki, dan Mesir[2]. Prabowo mengilustrasikan, “Sekarang hobi mereka makan Indomie, dan mereka kira Indomie itu makanan mereka… Ada di Nigeria, ada di Turki, ada di Mesir”[3]. Untuk memanfaatkan peluang ini, pemerintah membuka pintu ekspor ke Afrika, sejalan langkah strategis mencari pasar non-tradisional[2][4].

Pilar Kemandirian Ekonomi dan Hilirisasi. Prabowo menegaskan pilar utama kebijakan ekonomi adalah kekuatan dalam negeri dan hilirisasi sumber daya. Ia mencontohkan keberhasilan kebijakan hilirisasi nikel yang mengubah ekspor mentah menjadi produk industri: “Di 2017, nikel diekspor mentah hanya menghasilkan US$3,3 miliar; setelah larangan ekspor diberlakukan, pendapatan 2022 melonjak 10 kali menjadi US$33,8 miliar”[5]. Menurut Prabowo, kekayaan alam Indonesia tidak boleh dijual murah dalam bentuk mentah; harus diolah hingga pabrik hilirnya berada di tanah air[6][7]. Sebagai contoh, larangan ekspor bijih nikel secara drastis meningkatkan devisa negara dan lapangan kerja[5][8]. Pendekatan yang sama dirancang untuk mineral kritis lain, dengan syarat investor hanya boleh mengekspor setelah memprosesnya di dalam negeri[6]. Dana hasil hilirisasi ini akan dipakai untuk program rakyat (BLT, BPJS, dll) seperti disampaikan oleh Prabowo[5][8]. Pemerintah juga menekankan efisiensi anggaran untuk menutup celah korupsi, lewat digitalisasi dan reformasi birokrasi, guna membiayai program-program prioritas.

Diplomasi Non-Blok dan Koordinasi Internasional. Di ranah geopolitik, Prabowo menegaskan sikap bebas-aktif Indonesia. Ia memastikan “kami tidak bisa menerima pangkalan militer asing… sikap ini sudah ada sejak masa Sukarno”[9]. Indonesia tetap terbuka kerja sama damai – misalnya penempatan fasilitas logistik – tanpa kompromi terhadap kedaulatan[9]. Dalam menghadapi kebijakan tarif AS, pemerintah mengambil langkah diplomasi proaktif: Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dikirim ke Washington untuk negosiasi[10], dan Prabowo merencanakan safari diplomatik ke Eropa pada Mei 2025[11]. Koordinasi regional juga ditingkatkan; Prabowo menyebut akan bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim guna sinergi ASEAN[11]. Ia berujar bahwa dalam situasi ketidakpastian global, negara-negara bersekutu pun harus waspada dan saling jaga kepentingan masing-masing[11].

Proteksi Sektor Padat Karya. Presiden menyadari sektor padat karya Indonesia terdampak langsung oleh tarif AS. Ia menyoroti sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan furnitur sebagai yang paling rentan[12]. “Ini berat, karena ini padat karya,” ungkapnya[12]. Sebagai tanggapan, pemerintah akan mengumpulkan para pemangku kepentingan industri terkait untuk mencari solusi; misalnya skema penyerapan produk dalam negeri (seragam sekolah, program bantuan sosial, dan lain-lain). Sementara itu, strategi utama tetap membuka pasar baru – terutama Afrika – untuk menyerap kelebihan kapasitas industri.

1.    Diversifikasi Pasar: Menembus pasar non-tradisional, khususnya Afrika, untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika dan meningkatkan ekspor[1][2].

2.    Hilirisasi dan Nilai Tambah: Memastikan SDA diolah di dalam negeri agar nilai tambah maksimal; pelarangan ekspor mentah nikel berhasil meningkatkan devisa hingga 10 kali lipat[5].

3.    Efisiensi Fiskal: Menutup celah anggaran dengan memotong belanja tidak produktif dan memberantas kebocoran melalui digitalisasi (rencana trim ~Rp800–900 triliun) guna membiayai program rakyat.

4.    Diplomasi Terbuka: Menguatkan prinsip bebas aktif – tidak bergabung aliansi militer dan menolak pangkalan asing[9] – sambil menempuh diplomasi proaktif: negosiasi tarif ke AS, kunjungan ke Eropa, dan kerja sama ASEAN[10][11].

5.    Solidaritas Nasional: Mendorong persatuan dan kolaborasi pengusaha dalam negeri seperti yang diinstruksikan kepada KADIN, sebagai pendorong kemakmuran rakyat[13].

Dengan visi “berdiri di atas kaki sendiri,” Presiden Prabowo Subianto telah merombak peta diplomasi ekonomi RI. Inti pesannya kepada dunia usaha dan KADIN kini jelas: hentikan ketergantungan pada satu pasar, percepat hilirisasi sumber daya, dan jadikan Afrika sebagai mitra strategis untuk menghadapi ketidakpastian global[1][2]. (SG)