Industri Cermati Potensi Lonjakan Biaya Logistik
Industri furnitur Indonesia mencermati potensi lonjakan biaya logistik akibat ketidakpastian geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Meski dampaknya tidak langsung terhadap ekspor furnitur nasional—yang sebagian besar ditujukan ke Amerika Serikat dan Eropa—kenaikan biaya logistik dan energi global berpotensi meningkatkan biaya produksi dan distribusi. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang memperkuat posisi dalam rantai pasok global karena stabilitas politik, sistem legalitas kayu (SVLK), serta kapasitas industri yang telah berkembang. (Investor.id)
BYD Dorong Lonjakan Pasar EV Nasional di Awal 2026
Pasar kendaraan listrik nasional mengalami lonjakan pada awal 2026, didorong kuat oleh kinerja produsen kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD. Penjualan mobil listrik di Indonesia pada Januari 2026 mencapai sekitar 10.200 unit, meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan Januari 2025. BYD menyumbang sekitar 5.200 unit penjualan atau lebih dari 52% pangsa pasar EV nasional. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap kendaraan listrik serta percepatan adopsi mobilitas berkelanjutan. Momentum tersebut juga didukung ekspansi produk dan inovasi teknologi BYD yang memperkuat posisinya sebagai pemimpin global kendaraan energi baru. (Investor.id)
Pemerintah Tarik Sebagian Surplus BI ke Kas Negara, Ini Kekhawatiran Ekonom
Pemerintah menarik sebagian surplus Bank Indonesia (BI) ke kas negara untuk membantu pembiayaan APBN, sesuai ketentuan yang memungkinkan setoran sementara sebelum tahun buku berakhir. Kebijakan ini dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah dan BI serta dapat disesuaikan setelah audit laporan keuangan tahunan. Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa langkah tersebut perlu dicermati karena berpotensi menimbulkan persepsi intervensi pemerintah terhadap bank sentral dan dapat memengaruhi independensi serta stabilitas kebijakan moneter. (Kontan.co.id)
Perang Iran Diprediksi Panjang, Ekonom Prasasti: Pemerintah Perlu Efisiensi Fiskal
Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran diperkirakan berlangsung lama dan dapat meningkatkan ketidakpastian geopolitik global. Kondisi tersebut berpotensi menekan perekonomian dunia melalui lonjakan harga energi, khususnya minyak yang telah melampaui US$100 per barel. Dampaknya bagi Indonesia antara lain peningkatan biaya produksi, penurunan daya beli masyarakat, serta tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Jika harga minyak bertahan tinggi, pertumbuhan ekonomi nasional berisiko turun di bawah 5%. Oleh karena itu, pemerintah disarankan menerapkan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati dan meningkatkan efisiensi anggaran guna menjaga stabilitas ekonomi. (Kontan.co.id)
Bahlil: BBM Cukup Sampai Lebaran, Impor Tetap Berjalan dari Asia Tenggara
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional aman dan mencukupi hingga Hari Raya Idulfitri. Pemerintah menegaskan tidak terdapat masalah pada ketersediaan stok energi, sementara impor BBM tetap berlangsung dari negara-negara Asia Tenggara. Impor tersebut terutama berupa produk BBM jadi, sedangkan impor dari Timur Tengah lebih banyak berupa minyak mentah. Meski pasokan aman, pemerintah tetap mewaspadai lonjakan harga minyak dunia yang meningkat akibat ketegangan geopolitik global, karena kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). (Kontan.co.id)
Penjualan Ritel Ramadan Melambat, Puncak Belanja Diperkirakan Bergeser
Penjualan ritel pada awal Ramadan 2026 diperkirakan tetap meningkat, namun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Penjualan Riil Februari 2026 diproyeksikan naik 4,4% secara bulanan setelah sebelumnya mengalami kontraksi. Perlambatan ini dipengaruhi faktor kalender karena awal Ramadan jatuh pada 19 Februari, sehingga peningkatan konsumsi tersebar antara Februari dan Maret. Selain itu, pencairan Tunjangan Hari Raya serta berbagai program stimulus baru berlangsung menjelang akhir Maret. Meskipun demikian, konsumsi masyarakat tetap tumbuh, meski cenderung lebih berhati-hati akibat tekanan harga pangan dan meningkatnya kecenderungan menabung. (Kontan.co.id)
Ada Perbaikan, Purbaya Batal Ganti Bea Cukai dengan SGS
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana mengganti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perusahaan survei independen Société Générale de Surveillance (SGS) tidak lagi menjadi opsi utama. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali mengusulkan pembubaran Bea Cukai dan penggantian sistem pengawasan kepabeanan oleh SGS. Namun, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah melihat adanya perbaikan kinerja di internal Bea Cukai. Purbaya menilai kemajuan tersebut merupakan hasil kerja keras pimpinan dan pegawai lembaga, sehingga pemerintah kini lebih memilih melanjutkan pembenahan internal dibanding menggantinya dengan sistem SGS. (Kontan.co.id)
Purbaya Targetkan Tax Ratio Naik ke 11% di 2027 Lewat Digitalisasi
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan rasio pajak Indonesia meningkat hingga sekitar 11% pada 2027 melalui penguatan digitalisasi di sektor perpajakan dan kepabeanan. Pemerintah memperluas penerapan sistem digital, termasuk penguatan sistem Coretax, untuk meningkatkan pengawasan dan optimalisasi penerimaan pajak. Digitalisasi juga diterapkan di bidang bea cukai guna mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelaku usaha sehingga menutup potensi kebocoran penerimaan negara. Pemerintah menilai sistem tersebut mulai menunjukkan hasil dengan peningkatan penerimaan yang signifikan. Namun, keberhasilan digitalisasi tetap bergantung pada integritas sumber daya manusia yang menjalankan sistem tersebut. (Kontan.co.id)
Penetapan Siaga 1 Militer Berpotensi Tekan Konsumsi dan Stabilitas Ekonomi
Penetapan status Siaga 1 militer oleh Panglima TNI menuai kritik dari kalangan ekonom karena dinilai berpotensi menekan konsumsi masyarakat dan mengganggu stabilitas ekonomi. Kebijakan tersebut dianggap terlalu reaktif serta dapat menimbulkan persepsi ketidakstabilan keamanan di mata investor dan dunia usaha. Kondisi ini berisiko menurunkan kepercayaan investor dan memperburuk iklim bisnis. Selain itu, meningkatnya ketidakpastian membuat masyarakat cenderung menahan pengeluaran, sehingga konsumsi domestik berpotensi melemah dan berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi nasional. (Kontan.id
Kewajiban Neto Investasi Internasional RI Kuartal IV 2025 Naik Jadi US$ 272,6 Miliar
Bank Indonesia melaporkan bahwa kewajiban neto Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada kuartal IV 2025 meningkat menjadi US$272,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan kuartal III 2025 sebesar US$261,8 miliar. Kenaikan tersebut disebabkan pertumbuhan kewajiban finansial luar negeri yang lebih besar daripada peningkatan aset finansial luar negeri. Pada akhir periode tersebut, kewajiban finansial luar negeri tercatat US$831,1 miliar, sedangkan aset finansial luar negeri mencapai US$558,5 miliar. Peningkatan kewajiban dipengaruhi aliran masuk modal asing, termasuk investasi langsung dan portofolio, yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. (Kontan.co.id)
